Irfan Amin
Muhammad Irfan Al-Amin adalah seorang jurnalis yang bekerja di Tirto.ID sebagai karyawan penuh waktu sejak Februari 2022 hingga saat ini. Selama 1 tahun 2 bulan bekerja di sana, ia telah menulis artikel yang mendalam tentang gaya hidup, bisnis, dan komunitas sosial-budaya di Indonesia. Dalam menulis artikelnya, Irfan menggunakan bahasa yang mudah dipahami namun tetap memiliki kompleksitas yang cukup tinggi. Ia juga cenderung menulis dengan variasi kalimat yang berbeda-beda, sehingga membuat tulisannya lebih menarik dan tidak membosankan. Sebagai seorang jurnalis yang berpengalaman, Irfan mampu menghadirkan informasi yang akurat dan terpercaya kepada pembaca Tirto.ID.
Indeks Tulisan
PDIP Tak Undang Jokowi & Ma'ruf Amin di Rakernas: Pada Sibuk
Rakernas PDIP tahun ini khusus untuk internal kadernya saja.
PDIP akan Bahas Kecurangan Pemilu 2024 di Rakernas
PDIP akan menyalakan api abadi dari Mrapen, Grobogan, Jawa Tengah untuk dinyalakan saat pelaksanaan Rakernas.
Airlangga Akan Bertemu dengan Khofifah Jumat Besok Bahas Pilkada
Menurut Airlangga, ada maupun tidak ada pertemuan, ia menegaskan tetap mendukung Khofifah Indar Parawansa dan telah mengeluarkan surat tugas kepadanya.
Cak Imin Minta RUU Penyiaran Tak Larang Jurnalisme Investigasi
Cak Imin menilai produk jurnalisme investigasi sangat dibutuhkan publik di tengah banjir informasi media sosial.
GP Ansor Temui Presiden Jokowi di Istana, Bahas Apa Saja?
Addin melaporkan mengenai rencana kerja kepengurusannya di GP Ansor selama lima tahun ke depan.
RI Kutuk Sikap Israel yang Blokade Bantuan Internasional ke Gaza
Indonesia mengutuk seluruh aksi blokade dan perusakan yang dilakukan oleh masyarakat sipil Israel di wilayah Gaza.
Muhammadiyah Minta Pansel Capim KPK Dibentuk Proporsional
Busyro Muqoddas meminta Jokowi untuk memperbanyak keterwakilan unsur masyarakat saat membentuk pansel pimpinan KPK.
Isu Dico-Raffi di Pilgub Jateng, Golkar: Tunggu Hasil Survei
Seperti biasa, jika ditanya soal bakal calon pemimpin daerah dalam gelaran Pilkada Serentak 2024, Partai Golkar selalu menjawab melihat dulu hasil survei.
Golkar Rekomendasikan RK Maju di Pilkada Jakarta atau Jawa Barat
Airlangga menjelaskan Golkar akan melihat mana yang paling besar peluangnya di antara dua wilayah tersebut.
Jokowi Akan Gelar Ratas Khusus Bahas Masalah Bea Cukai
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, masih enggan menjelaskan apakah pihak Bea Cukai akan dihadirkan dalam Ratas atau tidak.
Temui Jokowi, Sri Mulyani Laporkan Upaya Pembenahan Bea Cukai
Sri Mulyani menegaskan akan melakukan evaluasi secara menyeluruh, baik kepada prosedur dan juga anak buahnya yang bekerja di lapangan.
Grace Natalie dan Juri Ardiantoro Ditunjuk Jadi Stafsus Presiden
Menurut Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, tugas Juri dan Grace melihat situasi dan kondisi serta perintah dari Jokowi secara langsung.
Revisi UU MK Dinilai Hendak Depak Saldi Isra dan Arief Hidayat
PSHK menilai bahwa perubahan keempat UU MK dilakukan secara senyap, tertutup, tergesa-gesa dan minim partisipasi publik.
Politisi Nasdem: Efektivitas Harus Jadi Acuan Penyusunan Kabinet
Politisi Nasdem berharap proses penyusunan kabinet Prabowo-Gibran memiliki landasan yang komprehensif dan proporsional.
Diajak Jokowi Kunker ke Konawe, Qodari: Tidak Ada Tugas Khusus
Qodari membantah bila mendapat tawaran menteri karena sudah diajak kunjungan kerja bersama Jokowi.
73,9% Masyarakat Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Tahun Ini
Di antara faktor yang membuat masyarakat puas adalah pengaturan lalu lintas, ketersediaan bahan bakar, angkutan umum, dan kondisi jalan.
Poin Pembicaraan Prabowo-Gibran saat Bertemu MBZ di Abu Dhabi
MBZ ungkap harapannya dan mendoakan agar Prabowo-Gibran bisa memimpin Indonesia lima tahun ke depan.
PDIP Klaim Megawati Telah Kantongi Balon Gubernur Pilkada 2024
Hasto sebut nama-nama yang ada di kantong Megawati telah melalui sejumlah penjaringan di akar rumput.
Verifikasi Dukungan Jalur Perseorangan Menggunakan Metode Sensus
Menurut Ketua KPU RI, Hasyim Asyari, verifikasi faktual berbasis sensus akan diberlakukan pada setiap data syarat dukungan calon kepala daerah independen.
Alasan KPU Izinkan Caleg Terpilih Maju Jadi Calon Kepala Daerah
Menurut Hasyim Asyari, Putusan MK Nomor 12/PUU-XXII/2024 menyebutkan caleg DPR, DPD, dan DPRD yang terpilih belum terikat hak & kewajiban konstitusional.