Menuju konten utama

AHY Sebut Putusan MA soal PK Moeldoko Tentukan Nasib Demokrasi

AHY menilai putusan MA soal penijauan kembali (PK) Moeldoko akan menentukan nasib demokrasi di Indonesia. 

AHY Sebut Putusan MA soal PK Moeldoko Tentukan Nasib Demokrasi
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (tengah) bersama Ketua Umum Kornas Go Anies Sirajuddin Abdul Wahab (kiri) dan Ketua Umum Forum Kabah Membangun (FKM) Habil Marati (kanan) memberikan keterangan pers usai pertemuan antara Partai Demokrat dengan relawan Anies Baswedan Sekber Koalisi Kuning Ijo Biru (KIB) di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Rabu (7/6/2023). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/tom.

tirto.id - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY angkat bicara soal penijauan kembali (PK) yang diajukan Moeldoko terkait kepengurusan partai berlambang mercy ke Mahkamah Agung. AHY menilai putusan MA akan menentukan nasib demokrasi di Indonesia.

"Yang akan diputuskan nanti oleh MA itu akan sangat menentukan bukan hanya nasib Partai Demokrat, tetapi juga demokrasi di Indonesia," kata AHY di Kantor DPP Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (7/6/2023).

Selain itu, menurut AHY, putusan MA itu juga menentukan hidup dan matinya akal sehat dan hati nurani di negeri ini.

AHY mengatakan permohonan PK Moeldoko itu akan segera disidangkan. Ia menjelaskan secara logika hukum yang berlaku di negeri ini, ketika tidak ada novum baru seharusnya putusan MA akan berpihak kepada Demokrat.

"Tidak ada celah sedikitpun bagi kemenangan PK KSP Moeldoko tersebut atau sebaliknya tidak ada celah sedikitpun agar Partai Demokrat yang berdaulat hari ini di bawah kepemimpinan Ketua Umum AHY bisa dikalahkan setelah 16 kali selama 2 tahun terakhir ini kami memenangkan segala persidangan hukum," ucap AHY.

Oleh karena itu, lanjut AHY, Demokrat dengan rendah hati memiliki keyakinan bahwa para hakim di Mahkamah Agung menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan.

"Kami yakin beliau-beliau semua juga akan tergerak bahwa pada akhirnya kebenaran dan keadilan itu harus tegak di negeri kita," tukas AHY.

Namun, AHY khawatir putusan MA layaknya seperti putusan gugatan penundaan pemilu oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu. AHY mengakui terkadang hukum di Indonesia berada di luar nalar.

"Suka ajaib sendiri, tetapi sebetulnya kita semua rakyat itu paling memiliki common sense, akal sehat. Oleh karena itu harapan kami tetap bahwa proses PK KSP Moeldoko ini bisa kembali diletakkan pada hukum yang berlaku akal sehat kebenaran dan keadilan," tutur AHY.

Ia mengatakan seluruh kader siap menjaga kedaulatan Partai Demokrat dari siapa pun yang mencoba mengkudeta.

"Kami siap menghadapi itu semuanya ujung ke ujung. Saya sendiri akan memimpin itu semua dengan penuh optimisme dan keyakinan, tetapi seluruh kader partai Demokrat juga telah siap untuk melakukan yang terbaik menjaga kedaulatan eksistensi partai kami," kata AHY.

Demokrat, kata dia, telah siap mengantisipasi jika Demokrat kemudian bisa dirampas begitu saja oleh seseorang yang berada dalam lingkar kekuasaan. Karena itu, ia lantas bertanya apakah karena posisi Demokrat yang memilih oposisi.

"Apakah karena Demokrat sebagai oposisi? Apa karena demokrasi saat ini sedang serius membangun koalisi perubahan," ucap AHY.

AHY mengingatkan panglima tertinggi di Indonesia adalah hukum bukan politik. Ia mengatakan ketika ada penguasa atau mereka yang berkuasa saat ini menggunakan hukum sebagai instrumen politik baik dalam konteks obstruction of justice dan abuse of power, sebenarnya sedang menghabisi lawan politik.

Ia menegaskan sebenarnya sama saja penguasa politik telah menggunakan instrumen hukum untuk menghabisi lawan-lawannya.

"Ini tidak sehat, Ini berbahaya dan ini akan mengusik rasa ketidakadilan kita semuanya," pungkas AHY.

Baca juga artikel terkait MOELDOKO MUNDUR DARI HANURA atau tulisan lainnya dari Fransiskus Adryanto Pratama

tirto.id - Politik
Reporter: Fransiskus Adryanto Pratama
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Reja Hidayat