20 Oktober 2004

10 Tahun Pemerintahan SBY, Satu Dekade yang Hilang

Ilustrasi Susilo Bambang Yudhoyono saat menjabat presiden RI. tirto.id/Gery
Oleh: Arlian Buana - 20 Oktober 2017
Dibaca Normal 4 menit
Setelah 10 tahun pemerintahannya adem-ayem dan seolah sukses, SBY menyisakan sekian persoalan yang tak terselesaikan.
Sekitar Januari dan Februari 2004, terjadi kegaduhan di Kabinet Gotong Royong. Merasa tidak dilibatkan dalam rapat-rapat pengambilan kebijakan di bidang politik dan keamanan, salah satunya kunjungan beberapa pejabat ke Aceh, ia bicara kepada pers dan mengaku dikucilkan.

Pada 1 Maret 2004, Taufiq Kiemas, suami presiden Megawati, menyebutnya sebagai "jenderal kekanak-kanakan.”

“Mestinya dia datang ke Ibu presiden, tanya, kok enggak diajak rapat, bukan ngomong di koran seperti anak kecil. Masa jenderal bintang empat takut ngomong ke presiden?” kata Taufiq. "Kalau anak kecil lagi genit-genitan, ya merasa diisolasi seperti itu. Kalau memang bukan anak kecil, dan merasa dikucilkan, lebih baik mundur.”

Ia tidak lagi menanggapi pernyataan Taufiq. Pada 11 Maret 2004, bertepatan dengan hari pertama kampanye pemilu legislatif, ia akhirnya mundur dari kabinet. Keputusan yang membuatnya mendapatkan banyak simpati dari masyarakat sebagai insan yang dizalimi.

Ia bekerja cepat. Bersama partai yang telah ia dirikan sejak 9 September 2001, Partai Demokrat, ia mendeklarasikan diri maju sebagai calon presiden.

Angka 9 selalu spesial baginya. Ia lahir pada tanggal 9 bulan 9 dan sepanjang hidupnya ia meyakini itu angka keramat dan senang sekali segala hal berhubungan dengan angka tersebut. "9 adalah angka keberuntungan saya," katanya, bertahun-tahun kemudian.

Saking gandrungnya akan angka 9, ia banyak menggunakan angka itu dalam sejumlah perkara penting. Di akta notaris pendirian Partai Demokrat, terdaftar 99 orang sebagai pendiri. Pada Pemilu 2004, momen pertama partai yang didirikannya berpartisipasi dalam pemilu, seperti kebetulan sinetron saja, partai itu memperoleh nomor urut 9. Dan, saat kemudian resmi menjabat presiden Republik Indonesia, ia menampung pengaduan masyarakat dengan alamat PO BOX 9949 dan layanan SMS 9949—ia memakai tahun kelahirannya, 49.

Seakan belum cukup, empat angka itu diutak-atik-gatuk pula oleh para pengikutnya. 9 + 9 + 4 + 9 = 31. Jadilah 31 nomor urut Partai Demokrat dalam pemilu legislatif 2009 yang diselenggarakan pada 9 April.

Angelina Sondakh, salah satu pengikut setianya ketika masih berkuasa, bahkan sampai melahirkan anak pertamanya bersama Adjie Massaid (juga politikus Partai Demokrat) pada tanggal 9 bulan 9 tahun 2009—berbarengan dengan ulang tahunnya ke-60.

Tidak seperti kebanyakan ibu yang sengaja ke klinik untuk melahirkan pada tanggal cantik itu, Angelina mengaku proses persalinan yang dilakukan dengan operasi caesar itu tidak ia rencanakan, karena sejak tanggal 8 malam ia sudah berkontraksi. Tapi tak urung ia melempar pengharapan baik, "Semoga ada kemiripan dengan Bapak SBY," katanya.

Tentu saja curhat dan angka keberuntungan saja tak cukup mengantarkannya ke tampuk kekuasaan tertinggi republik ini, menjadi presiden pertama yang dipilih secara langsung di negara demokrasi dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Ia meraihnya dengan kerja keras dan kerja cerdas, sedikit orang saja yang pernah dan akan berkesempatan menginjak sepatu yang sama dengannya.

Setelah pemilu legislatif 5 April 2004 di mana partainya meraup 8.455.225 atau 7,45 persen suara, ia mantap maju sebagai capres didampingi Jusuf Kalla. Saat itu, untuk mengajukan seorang capres, partai politik hanya perlu modal 5 persen suara.

Penampilannya memikat di televisi dan panggung-panggung kampanye, dan mesin partainya bekerja dengan baik di akar rumput. Ia dikenal sebagai capres yang “ganteng” di kalangan ibu-ibu, dan santun dan pintar. Di iklan kampanyenya, ia tampil bernyanyi:

Mari kerja keras bersama-sama
Bahu-membahu demi masa depan

Bersama …
Bersama kita bisa
Rakyat aman, adil, sejahtera
Bersama …
Bersama kita bisa
Membangun kembali Indonesia

Dalam debat capres, ia berhasil mencitrakan dirinya sebagai calon pemimpin yang menguasai masalah dan angka-angka, dilengkapi janji-janji masa depan cerah yang selalu diawali dengan “Insya Allah”, membuat kelima pasangan capres-cawapres lain buruk belaka tanpa pernah sekalipun ia menjelek-jelekkan pesaingnya—bahkan tidak mantan bos yang menyisihkannya, Megawati. Gestur, mimik, dan gaya bicara sangat tertata, kesantunan dan kecanggihan "Insya Allah" dan program-programnya terasa dekat dan nyata.

Di pilpres putaran pertama yang dilaksanakan pada 5 Juli 2004, ia berhasil unggul dengan raihan 39.838.184 atau 33,57 suara. Pasangan Megawati Sukarnoputri-Hasyim Muzadi di tempat kedua dengan perolehan 26,61 persen.

Di putaran kedua, 20 September, ia dan Jusuf Kalla mengantongi 69.266.350 suara sementara Mega-Hasyim hanya dapat 39,38 persen.

Di tahun album musik Bintang di Surga Peterpan, Langkah Baru Radja, Heaven of Love Ada band, Pejantan Tangguh Sheila on 7, dan In the Zone Britney Spears diluncurkan dan merajai telinga rata-rata rakyat Indonesia, ia terpilih menjadi presiden dan resmi dilantik 13 tahun yang lalu, 20 Oktober 2004.

Di Pilpres 2009, ia bercerai dengan Jusuf Kalla dan memilih Boediono sebagai pasangannya. Dibantu kampanye Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia Denny JA, “Satu Putaran Saja!”, ia relatif mudah mengalahkan dua pasangan pesaingnya.

Bagaimana 10 tahun pemerintahannya?

Para pendukung setianya tentu saja menganggap jasa-jasanya begitu besar bagi bangsa ini, salah satunya adalah menghadirkan stabilitas dan menjaga demokrasi, tetapi para penentangnya akan berkata bahwa pemerintahannya reportoar curhat satu ke curhat lain, dari prihatin ke prihatin.

Bagi para ilmuwan politik yang menulis dalam buku The Yudhoyono Presidency: Indonesia's Decade of Stability and Stagnation, di balik situasi adem-ayem dan masa jabatannya yang berlalu dengan baik-baik saja, ia meninggalkan banyak masalah yang belum terselesaikan. Menurut Edward Aspinall, stabilitas pemerintahannya tak terpisahkan dari kebiasaan antidemokrasi: ia merangkul kelompok-kelompok konservatif, ia gagal menuntaskan korupsi, tak punya terobosan untuk pemerintahan yang bersih, kelompok minoritas agama semakin sering mengalami tindak kekerasan, dan masyarakat miskin tidak mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan GDP.

Februari lalu, John McBeth, jurnalis veteran The Strait Times meluncurkan buku The Loner: President Yudhoyono's Decade of Trial and Indecision. Tidak banyak hal baru di sana, sebenarnya, kebanyakan orang Indonesia tahu bagaimana rasanya berada di bawah pemerintahannya, apalagi bagi orang-orang yang memperhatikannya dari dekat. Namun, setidaknya buku ini memperkaya bacaan tentang apa yang terjadi di Indonesia selama sepuluh tahun.

“Saya ingat percakapan saya dengan Letjen. Agus Widjojo, yang dekat dengan SBY ketika mereka masih tentara. Saya bertanya kepadanya tentang teman-teman SBY, dan dia melihatku dengan pandangan aneh. Dia bilang, ‘SBY enggak punya teman’. Komentar itu begitu kuat di ingatan saya,” kata McBeth.

Maka judul “Sang Penyendiri” itulah yang McBeth ambil.

Tiga bulan sebelum buku itu diterbitkan, McBeth masih memegang erat satu judul yang diyakininya tepat, dan kedengarannya akan sangat kasar bagi telinga Susilo Bambang Yudhoyono: The Lost Decade, Dekade yang Hilang.

Di periode kedua pemerintahannya, SBY hampir tidak melakukan apa-apa kecuali berburu gelar nan hebat-hebat baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam Indonesia Update Conference 2014, ilmuwan politik asal Australia Greg Fealy menyebut SBY “disibukkan dengan penghargaan dan gelar, bahkan menunjuk ‘staf penghargaan’ yang bertugas berburu gelar.”

Ilmuwan politik lain, Marcus Mietzner, menulis dalam buku Reinventing Asian Populism: Jokowi’s Rise, Democracy, and Molitical Contestation in Indonesia, “Ia keliling dunia untuk mengumpulkan kusala, plakat, dan gelar honoris causa, beberapa di antaranya telah diatur oleh tim khusus yang berkantor di istana.”

Salah satu peluang terbaiknya untuk tampil di panggung dunia adalah ketika ia dinominasikan untuk meraih Nobel Perdamaian pada 2006 karena keberhasilannya mengakhiri konflik Aceh dengan perundingan. Keberhasilan tersebut tentu saja patut dicatat, meski mungkin satu-satunya pencapaian terbesarnya sebagai presiden.



Di akhir masa jabatannya, para penyokong garda depannya memaklumatkan nubuat bahwa ia akan menjadi Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

"Pak SBY akan jadi Sekjen PBB," kata Wakil Ketua Partai Demokrat Ahmad Mubarok pada 20 Maret 2013, semeyakinkan pelaku multilevel marketing bahwa ia dan lawan bicaranya akan mendapatkan kapal pesiar atau jet pribadi atau vila di kutub utara.

Buntut dari pernyataan itu, banyak media daring mengangkat topik peluangnya menjadi Sekjen PBB. Isinya, para kader Partai Demokrat bicara mengenai kemungkinan tokoh junjungan mereka untuk go international seperti Anggun C. Sasmi dan Agnez Mo. Memang ada yang berusaha rasional dengan mengatakan kemungkinannya kecil, sambil tentu saja tetap menyuarakan dukungan. Tapi sisanya yang mayoritas menyuarakan keyakinan membabi-buta bahwa SBY pasti bisa. Pasti bisa. Bisa.

“Di akhir masa jabatannya, Pak SBY banyak mendapat tawaran dari dunia internasional," kata Ruhut Sitompul, saat itu juru bicara partai.

Bahkan politikus partai lain pun berlomba-lomba ikut bersuara. Fahri Hamzah, kader Partai Keadilan Sejahtera, menambahi alasan kepatutan dan kepantasan SBY sebagai figur pengganti Ban Ki Moon.

“Saya segarkan ingatan kita, kalau ada orang yang minta Sekjen PBB itu wajar. Apa yang dilakukan Pak SBY 10 tahun ini menarik perhatian dunia," ujar Fahri. "Saya dukung beliau jadi Sekjen PBB.”

Pemilihan Sekjen PBB telah berlalu, namanya bahkan tidak muncul dalam bursa calon dan akhirnya Antonio Guterres yang terpilih.

Baca juga artikel terkait SBY atau tulisan menarik lainnya Arlian Buana
(tirto.id - Politik)

Reporter: Arlian Buana
Penulis: Arlian Buana
Editor: Maulida Sri Handayani
DarkLight