tirto.id - Tim Pemenangan Nasional (TPN) mengklaim telah memiliki bukti lengkap untuk mengajukan sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) usai pengumuman hasil Pemilu 2024 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPU).
“Kami sudah siap dengan permohonan kami, dengan bukti-bukti, dengan saksi-saksi fakta, dengan ahli-ahli yang kami ajukan,” ujar Deputi Hukum TPN, Todung Mulya Lubis, di Posko Teuku Umar, Jakarta Pusat, Rabu (20/3/2024).
Menurut Todung, ia akan menghadirkan sejumlah ahli dalam sidang sengketa pemilu. Bahkan, sejumlah saksi fakta yang cukup banyak juga akan dihadirkan.
“Kita ada saksi mungkin 30, tapi tergantung MK akan menerima semua saksi [atau tidak], kita punya ahli ada 10, kembali kepada MK,” ungkap Todung.
Di sisi lain, Todung tak memungkiri bahwa penghadiran satu saksi yang merupakan kapolda memang direncanakan sejak awal. Kendati demikian, kapolda tersebut tidak mendapatkan izin.
Todung menyampaikan, awalnya sang kapolda akan memberikan kesaksian. Namun, kapolda itu akhirnya mundur, bahkan seperti ketakutan.
“Saya gak mau menyebutkan siapa ya, yang pasti saya kecewa, Kapolri melarang kapolda menjadi saksi,” tutur Todung.
Lebih lanjut ia mengatakan, pengajuan sengketa pemilu merupakan bentuk memperjuangkan demokrasi agat sesuai dengan harkat martabatnya. Sebab, menurutnya, sejumlah pihak dari negara sahabat telah memandang demokrasi di Indonesia sebagai demokrasi korupsi.
Dibeberkan Todung, dalam pesta demokrasi kali ini banyak sekali yang patut dipertanyakan. Menurutnya, sejumlah daerah yang menjadi basis suara PDIP saja tidak memenangkan Ganjar-Mahfud.
“Saya tidak pernah percaya kenapa Ganjar-Mahfud itu tidak bisa menang di Bali, padahal itu strong hold-nya PDIP. Kenapa Ganjar kalah di Jateng? Kenapa Ganjar kalah di Sulawesi Utara, unbelievable. NTT juga,” kata Todung.
Penulis: Ayu Mumpuni
Editor: Irfan Teguh Pribadi
