tirto.id - Tim Riset Tirto menemukan video yang tersebar di media sosial Facebook dengan narasi bahwa Jokowi menyatakan perang melawan Malaysia. Menurut deskripsi video, klaim itu disebut sebagai buntut dari tewasnya puluhan Warga Negara Indonesia (WNI). Video ini dibagikan akun Facebook Skyhigh (tautan) pada 3 Juli 2022.
Akun tersebut membagikan video berdurasi 8:38 menit yang diawali dengan teks bertuliskan “Indonesia Angkat Senjata.” Kemudian pada menit 1:04, terdapat tulisan “Tahanan Imigrasi Malaysia Disebut Seperti Neraka setelah 18 WNI Meninggal, Ini Respons Kemlu RI.”
Ada juga beberapa footage seperti wawancara dengan seorang lelaki yang kurang lebih menceritakan pengalaman buruk yang dialami pekerja migran asal Indonesia di setiap detensi-detensi Malaysia, termasuk kekerasan dan penghinaan verbal, seperti misalnya penghinaan terhadap negara Indonesia.
Sepanjang durasi video pun terdapat narasi yang membeberkan isi laporan Koalisi Buruh Migran Berdaulat (KBMB) yang disebut berjudul “Seperti di Neraka, Kondisi Pusat Tahanan Imigrasi di Sabah, Malaysia.” Selanjutnya, ditampilkan potongan video rombongan penumpang kapal dan TNI dengan narasi bahwa pemerintah Indonesia akan melakukan tindak lanjut secara bilateral jika data dari laporan KBMB terkonfirmasi.
Menjelang durasi akhir, video itu lalu menyampaikan pernyataan anggota Tim Pencari Fakta (TPF) KBMB Abu Mufakhir berbunyi, “Jarang sekali orang bisa mengakses realitas yang terjadi di dalam, sehingga mereka secara tidak langsung dilindungi oleh ketertutupan itu, tidak banyak orang yang tau.” Pernyataan itu disebut disampaikan kepada media BBC News Indonesia.
Unggahan akun Skyhigh menjadi viral hingga mendapat 4.500 komentar, disukai 11 orang, dan disaksikan sebanyak 699 ribu kali per 18 Juli 2022.
Lantas, benarkah Jokowi memutuskan perang melawan Malaysia menyusul tewasnya WNI di negara tersebut?
Penelusuran Fakta
Untuk mengecek video yang tersebar, Tirto menyaksikan keseluruhan isi video selama 8:38 menit. Akan tetapi kami tidak menemukan pernyataan Jokowi tentang perang melawan Malaysia. Penelusuran pada sumber resmi pemerintah maupun pemberitaan media pun nihil melaporkan hal tersebut.
Pada 19 Juli, unggahan video tersebut sudah diturunkan. Namun, akun tersebut juga mengunggah dua video lain yang terkait isu ini, di sini dan di sini. Salah satu informasi yang disampaikan di kedua video tersebut adalah bahwa ada 149 orang WNI yang meninggal dari tahun 2021 hingga Juni 2022.
Adapun mengenai laporan KBMB yang disebut dalam video, hasil pencarian Google mengarahkan kami pada laman resminya yakni migranberdaulat.org. Dalam lansiran bertanggal 23 Juni 2022, KBMB melaporkan bahwa sedikitnya 18 WNI meninggal di pusat tahanan imigrasi Tawau, di Sabah Malaysia sepanjang Januari – Maret 2022. Angka itu merupakan estimasi dari satu Depot Tahanan Imigrasi (DTI) di Sabah, sementara keseluruhan DTI di Sabah berjumlah 5 lokasi.
Kemudian, siaran pers KBMB juga menyebut bahwa secara total, berdasarkan data yang organisasi tersebut dapatkan dari Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, jumlah warga negara Indonesia yang meninggal di seluruh pusat tahanan imigrasi di Sabah pada tahun 2021 sebanyak 101 orang, dan 2022 (Januari – Juni) sebanyak 48 orang.
Itu artinya dalam 1,5 tahun saja, ada 149 warga negara Indonesia yang meninggal di pusat tahanan imigrasi di Sabah, Malaysia.
"Jumlah ini telah menunjukan betapa tragisnya peristiwa kematian yang
terjadi di bawah otoritas Depot Tahanan Imigrasi di Sabah," tulis KBMB pada siaran pers tersebut.
Siaran pers KBMB juga menyatakan beberapa hal lain seperti adanya penangkapan dan deportasi massal termasuk kepada anak-anak, kondisi DTI di Sabah yang buruk, adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kesehatan di dalam tahanan, dan persoalan-persoalan terkait terbatasnya air bersih yang menyulitkan para tahanan perempuan saat menstruasi.
Berdasarkan hasil wawancara KBMP kepada sejumlah deportan, pihaknya menyimpulkan bahwa DTI di Sabah dengan sengaja menelantarkan tahanan yang sakit dan tidak menyediakan pelayanan kesehatan tepat waktu.
DTI di Sabah juga disebut secara sengaja enggan melakukan upaya-upaya pemenuhan hak atas kesehatan bagi tahanan, terkecuali DTI Tawau yang diketahui melakukan pemeriksaan kesehatan setelah terjadi keracunan makanan massal pada November 2021. Sayangnya, pemeriksaan itupun disebut terbatas pada pemeriksaan tuberkolosis.
Dalam hal penangkapan dan deportasi massal misalnya, siaran pers KBMB menyebut telah terjadi 10 kali deportasi dari 5 DTI di Sabah menuju Nunukan, Kalimantan Utara selama Maret 2021 sampai Juni tahun ini. Pada periode tersebut, ada setidaknya 2.191 buruh migran beserta keluarganya yang dideportasi.
Sejak awal, dilaporkan bahwa hampir keseluruhan proses penangkapan berlangsung dengan prinsip praduga bersalah (presumption of guilt). Itu artinya, para tahanan langsung dibawa ke kantor polisi terdekat tanpa dijelaskan alasan penangkapan dan tanpa ditanya apakah mereka memiliki dokumen resmi atau tidak. Proses penangkapan juga seringkali dilakukan secara kolektif tanpa pemeriksaan secara individual, merujuk pada siaran pers yang sama.
Menanggapi laporan KBMB, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menyatakan telah menghubungi KBMB untuk memperoleh data rinci WNI/Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dinyatakan meninggal di rumah tahanan imigrasi di Sabah, serta data para deportan yang mengalami penganiayaan selama berada di DTI di Sabah.
Direktur Perlindungan WNI (PWNI) Kemenlu Judha Nugraha menjelaskan, seluruh data tersebut akan ditelusuri dan dimintakan penjelasan dari otoritas di Malaysia. Pemerintah juga akan melakukan langkah tindak lanjut secara bilateral jika data ini terkonfirmasi, sesuai dengan narasi dalam video. Kendati demikian, lagi-lagi tidak ditemukan keputusan dan penjelasan pemerintah mengenai perang melawan Malaysia.
“Perwakilan RI di Sabah yaitu KJRI Kota Kinabalu dan KRI Tawau akan bertemu Pengarah Jabatan Imigresen Negeri Sabah pada hari ini. Pertemuan dimaksudkan untuk meminta keterangan dan kejelasan atas temuan KBMB, sebagai upaya Pemerintah Indonesia dalam melindungi WNI/PMI di wilayah Sabah," kata Judha, mengutip dari laman Kemenlu, Selasa (28/6/2022).
Tak berselang lama, Kemenlu pada 29 Juni 2022 melaporkan bahwa pihaknya dan perwakilan RI telah mengadakan pertemuan dengan Pengarah Imigran Wilayah Sabah dan Jabatan Kasihatan Negeri Sabah (JKNS), selain juga melakukan pertemuan virtual dengan KBMB.
Dari pertemuan dengan Pengarah Imigrasi Wilayah Sabah, ternyata ada klarifikasi mengenai data yang beredar, yang dilaporkan oleh KBMB. Kementerian diberitahu bahwa ada 18 WNI meninggal dunia di DTI Sabah pada tahun 2021 dan 7 WNI lainnya dari Januari hingga Juni 2022. Informasi itu selaras dengan data milik perwakilan RI yang memuat nama-nama korban dan penyebab kematiannya berdasarkan hasil pemeriksaan post-mortem di rumah sakit setempat.
Seperti dinukil dari artikel Kemenlu tersebut, penyebab utama tingginya angka kematian itu disebut merupakan keterlambatan pemulangan orang-orang yang dideportasi lantaran adanya pembatasan perjalanan selama pandemi. Dengan begitu, melihat rendahnya risiko pandemi saat ini, dalam pertemuan tersebut pemerintah Indonesia meminta agar proses pemulangan orang-orang yang dideportasi segera dilakukan dengan menggunakan biaya negara.
Kemenlu juga meminta pihak Sabah untuk meningkatkan kondisi DTI dalam hal akses terhadap kesehatan dan fasilitas sanitasi. Di lain sisi, Konsulat General dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Sabah menyatakan akan mengintensifkan kunjungan monitoring dan penyaluran bantuan logistik berupa sandang, pangan, obat-obatan, alat kesehatan, dan tes PCR untuk pemulangan.
Duta Besar RI di Kuala Lumpur juga disebut akan segera mengunjungi Sabah dan mengadakan pertemuan, untuk segera menyelesaikan langkah-langkah tersebut.
Selanjutnya, kembali pada video yang beredar, Tirto menelusuri pemberitaan BBC News Indonesia untuk mengklarifikasi pernyataan TPF KBMB dalam video. Pernyataan itu memang nampak sesuai dengan laporan media tersebut tertanggal 27 Juni 2022 dengan judul “Laporan penyelidikan ungkap belasan WNI meninggal dunia di tahanan imigrasi Malaysia, Konsul RI akan konfirmasi.”
Isi laporan itu intinya adalah mengenai laporan KBMB dan respons Konsul RI di Tawau untuk mencocokkan data dengan depot tahanan. Artikel itu juga melaporkan konfirmasi Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, terkait adanya 25 tahanan asal Indonesia yang meninggal di DTI di seluruh Sabah dari Januari 2021 – Juni 2022.
Angka itu disampaikan untuk meralat data yang mereka berikan sebelumnya yaitu sebanyak 149 tahanan WNI. Adapun 149 tahanan merupakan jumlah keseluruhan warga asing yang meninggal di rumah detensi Sabah dalam periode tersebut. Keseluruhannya disebabkan oleh penyakit, mulai dari COVID-19 hingga kegagalan fungsi organ dan serangan jantung.
Pernyataan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta itu memang disebut membuat KBMB terkejut karena jumlah kematian WNI di DTI ternyata lebih tinggi dari dugaan mereka. Kendati begitu, berita BBC News Indonesia tersebut sama sekali tidak menyinggung perihal keputusan Jokowi untuk perang melawan Malaysia.
Kesimpulan
Berdasarkan penelusuran fakta yang telah dilakukan, narasi yang beredar mengenai Jokowi nyatakan perang melawan Malaysia sebagai buntut dari tewasnya WNI bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading). Pernyataan terkait isu ini di unggahan lainnya bahwa ada 149 tahanan WNI yang meninggal di DTI Sabah dari Januari 2021 hingga Juni 2022 juga telah diklarifikasi dan dinyatakan salah.
Menurut data Kemenlu dan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, sebanyak 25 tahanan asal Indonesia meninggal di DTI di seluruh Sabah sejak Januari 2021 – Juni 2022. Keseluruhannya disebabkan oleh penyakit, mulai dari COVID-19 hingga kegagalan fungsi organ dan serangan jantung. Namun demikian, Tirto tidak menemukan pernyataan perang melawan Malaysia dalam video yang beredar dan dalam sumber resmi pemerintahan.
Editor: Farida Susanty
