tirto.id - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno memberikan tanggapan terkait munculnya keluhan warga terkait status tanah mangkrak yang sebelumnya akan dibangun apartemen Pondok Kelapa Village di dekat lokasi Rumah DP 0 Persen di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur.
Tanggapan Sandiaga tersebut menanggapi keluhan warga di media sosial mengatasnamakan Luki Febriyanti yang minta kejelasan atas cicilan rumah yang telah dibayarnya sejak 2015 di Pondok Kelapa Village yang mangkrak.
Lokasi apartemen yang mangkrak ini berdekatan dengan lokasi peletakan batu pertama dimana rusun DP Nol Persen akan dibangun. Apartemen ini sebelumnya di bawah pengembang PT. Gemilang Usaha Terbilang (GUT) yang bekerjasama dengan PD Pembangunan Sarana Jaya.
"Lahan yang akan dibangun untuk DP Nol Persen sudah 'clean and clear' sekali lagi saya katakan sudah 'clean and clear," kata Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (22/1/2018), seperti diberitakan Antara.
Sandiaga menjelaskan tanah yang akan digunakan untuk Rumah DP 0 Persen itu milik PD Pembangunan Sarana Jaya totalnya hampir tiga hektar dan 1,5 hektar dikerjakan oleh pemerintah sebelumnya yang statusnya dikerjasamakan.
"Itu lahan BUMD bagian dari kerjasama yang belum terealisasi, dan belum masuk dalam temuan WTP," kata Wagub.
Sandiaga mengakui lahan yang dikerjasamakan dengan pengembang lain itu terkendala pembangunannya dan sudah banyak warga masyarakat yang pernah memesan dan mencicil.
Namun sebelumnya Sandiaga juga menyampaikan terkait tanah mangkrak tersebut tidak usah saling menyalahkan, karena menyalahkan itu akhirnya nanti membuat terpecah-belah.
Program DP 0 persen adalah kredit perumahan murah berbasis tabungan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Program ini mengganti prasyarat DP (uang muka) yang sangat mahal, dengan prasyarat lain untuk memastikan pembayaran kredit yang lebih dapat dipenuhi oleh warga.
Program ini adalah salah satu dari tema sentral yang paling disorot selama kampanye Anies-Sandi dalam Pilkada Jakarta lalu. Dan kini, perhatian publik tertuju pada bagaimana pasangan gubernur dan wakil gubernur ini dapat mewujudkan janjinya tersebut.
Rusun tanpa DP itu dibangun oleh dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yakni PT Jakarta Propertindo dan PD Pembangunan Sarana Jaya. Selain di Pondok Kelapa, pembangunan selanjutnya juga telah direncanakan di daerah Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Sementara untuk memasarkan unit-unit rusun tersebut, Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat bakal membuat BLUD bersama Jakpro dan Sarana Jaya yang pengesahannya dilakukan lewat Surat Keputusan Gubernur.
Rusun tersebut terdiri dari 20 lantai dengan 703 unit, 513 unit untuk tipe 36 dan 190 unit tipe 21. Rumah-rumah ini nantinya akan diberikan kepada warga yang berpenghasilan di bawah Rp7 juta/bulan. Harga per unitnya untuk yang tipe 36 adalah Rp320 juta, untuk tipe 21 harganya Rp185 juta.
Gubernur Anies Baswedan menyampaikan pembangunan rumah dengan DP 0 Persen ini bukan yang terakhir, tapi yang pertama. Setelah itu, di tempat lain, ada banyak masukan sebagai usulan untuk dijadikan sebagai program DP 0 Persen.
Penulis: Maya Saputri
Editor: Maya Saputri
