Menuju konten utama
Sejarah Indonesia

Sejarah Kehidupan Ekonomi Indonesia Masa Penjajahan Jepang

Kehidupan ekonomi rakyat Indonesia pada masa penjajahan Jepang mencatatkan sejarah yang cukup kelam.

Sejarah Kehidupan Ekonomi Indonesia Masa Penjajahan Jepang
Salah satu gedung kolonial Hindia Belanda di Indonesia yang diambil-alih Jepang. FOTO/Istimewa

tirto.id - Kehidupan ekonomi rakyat Indonesia pada masa penjajahan Jepang mencatatkan sejarah yang cukup kelam. Pemerintahan militer Jepang alias Dai Nippon menduduki wilayah Indonesia selama 2,5 tahun yakni sejak 1942 hingga 1945 dan mengakibatkan dampak yang cukup mendalam.

Tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, dekat Subang, Jawa Barat, ditandatangani Perjanjian Kalijati yang merupakan tanda menyerahnya Belanda kepada Jepang dalam Perang Asia Timur Raya yang menjadi rangkaian dari Perang Dunia II.

Masa pendudukan Jepang di Indonesia menimbulkan banyak dampak luas terhadap kehidupan rakyat. Mulai dari bidang sosial, politik, pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi. Lantas, bagaimana kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia pada masa pendudukan Jepang, apa saja kebijakan yang diterapkan, dan bagaimana dampaknya?

Kebijakan Ekonomi Masa Jepang di Indonesia

Jepang menerapkan sistem ekonomi perang saat menduduki Indonesia karena kala itu mereka sedang menghadapi Sekutu di Perang Asia Timur Raya. Maka, hampir seluruh kebijakan ekonomi Jepang di Indonesia ditujukan untuk kepentingan perang.

Berbagai aturan diterapkan Jepang untuk mengeruk sumber daya Indonesia. Sistem ekonomi perang mengakibatkan munculnya penyitaan pabrik, perkebunan, bank, perusahaan, dan lainnya. Hal tersebut berdampak terhadap penurunan produksi pangan, kelaparan, sampai kemiskinan.

Pemerintah militer Jepang di Indonesia menerapkan beberapa kebijakan dalam bidang ekonomi, antara lain sebagai berikut:

  • Kegiatan ekonomi diarahkan untuk kepentingan perang maka seluruh potensi sumber daya alam dan bahan mentah digunakan untuk industri yang mendukung mesin perang. Jepang menyita seluruh hasil perkebunan, pabrik, bank, dan perusahaan milik pemerintah kolonial Hindia Belanda.
  • Jepang menerapkan sistem pengawasan ekonomi secara ketat dengan sanksi pelanggaran yang sangat berat, dan mengendalikan harga untuk mencegah meningkatnya harga barang. Pengawasan perkebunan teh, kopi, karet, tebu dan sekaligus memonopoli penjualannya.
  • Penanaman teh, kopi, dan tembakau dibatasi karena tidak langsung berkaitan dengan keperluan militer. Di sisi lain, Jepang menggalakkan penanaman padi, karet, kina, serta jarak untuk memenuhi kebutuhan perang.
  • Menerapkan sistem ekonomi perang dan sistem autarki (memenuhi kebutuhan daerah sendiri dan menunjang kegiatan perang dengan otoriter). Konsekuensinya, semua aset negara dan kekayaan rakyat dikorbankan untuk kepentingan perang.
  • Tahun 1944, Jepang mulai terdesak sehingga tuntutan akan kebutuhan bahan-bahan perang semakin meningkat. Pemerintah Jepang mengadakan kampanye penyerahan bahan pangan dan barang secara besar-besaran. Rakyat dibebankan menyerahkan sebagian besar bahan pangan kepada pemerintah dan desa.

Dampak Kebijakan Ekonomi Jepang Terhadap Rakyat Indonesia

Kebijakan ekonomi perang yang diterapkan pemerintah militer Jepang di Indonesia menimbulkan dampak yang sangat menyengsarakan rakyat. Banyak lahan pertanian yang terbengkalai akibat kebijakan difokuskan pada ekonomi dan industri perang.

Selain itu, sebagian besar hasil pertanian harus diserahkan kepada pemerintah. Kondisi ini menyebabkan produksi pangan menurun dan kelaparan serta kemiskinan meningkat drastis. Kehidupan rakyat semakin sulit, gairah kerja menurun, kekurangan pangan, gizi rendah, wabah penyakit mewabah melanda hampir di setiap desa.

Peraturan yang diterapkan oleh Jepang mengakibatkan kemiskinan parah. Pakaian rakyat compang-camping, ada yang terbuat dari karung goni yang menyebabkan gatal-gatal, bahkan tidak sedikit yang hanya menggunakan lembaran karet sebagai penutup badan.

Di desa-desa kekurangan tenaga produktif karena para pemuda pribumi dipekerjakan oleh pemerintah Jepang sebagai romusha. Di kota-kota besar, angka kemiskinan semakin tinggi dengan meningkatnya jumlah gelandangan.

Kondisi perekonomian negara mengalami inflasi parah karena uang yang dikeluarkan pemerintah Jepang tidak ada jaminannya. Barang-barang keperluan hidup beredar dalam jumlah yang sedikit sehingga sulit didapat dan sangat mahal harganya.

Baca juga artikel terkait SEJARAH PENJAJAHAN JEPANG DI INDONESIA atau tulisan lainnya dari Nurul Azizah

tirto.id - Pendidikan
Kontributor: Nurul Azizah
Penulis: Nurul Azizah
Editor: Iswara N Raditya