Indeks Uu Mk

Kemerdekaan kekuasaan kehakiman dinilai tidak sama dengan kebebasan mengelola anggaran yang lepas dari kendali fiskal pusat.

MK menilai iuran Tapera yang bersifat memaksa tidak sesuai dengan karakteristik hakikat tabungan yang sesungguhnya, yaitu sukarela.

Zul meminta perubahan dalam kedudukan hukum dan kerugian konstitusional dalam UU MK, yakni menjadi warga yang memiliki NPWP sejak 2004.

Pemohon menilai semua masyarakat Indonesia berhak mengajukan judicial review atas produk hukum manapun, tanpa adanya batasan legalitas formal.

Djarot sebut pembahasan RUU MK sebagai upaya mendepak para hakim konstitusi yang tak sejalan dengan penguasa.

Mahfud MD menolak revisi UU MK karena pembahasan akan dilakukan pemerintah & DPR RI jelang Pemilu 2024.

Menurut Mahfud, menteri penggantinya harus menyelesaikan kasus BLBI, pelanggaran HAM berat, dan UU MK.