Indeks Utang Indonesia

Kemenkeu mencatat posisi utang Pemerintah Indonesia mencapai Rp7.805,19 triliun hingga Juni atau semester I-2023. Posisi utang ini dinilai masih aman.

Kemenkeu mencatat posisi utang pemerintah Indonesia mencapai Rp7.805,19 triliun hingga Juni atau semester I-2023.

Pembiayaan utang pada 2023 diproyeksi lebih rendah dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sebesar Rp696,3 triliun.

Kemenkeu menyebut Indonesia sesungguhnya bisa terbebas dari utang namun dengan sejumlah syarat. Pertama, harus menghilangkan subsidi energi.

Kemenkeu menyatakan, dalam sejarah Indonesia tak pernah mengalami gagal bayar utang atau default.

Kemenkeu mencatat utang Pemerintah Indonesia mencapai sebesar Rp7.849,89 triliun hingga per akhir April 2023.

Piter Abdullah menanggapi pernyataan Wakil Presiden ke-10 Jusuf Kalla yang menilai bahwa utang saat ini lebih besar dibanding pemerintahan sebelumnya.

Suminto mengatakan, meski belum ada dampak signifikan gagal bayar utang Amerika Serikat ke pasar keuangan global termasuk pasar keuangan Indonesia.

Penarikan utang akan dikurangi pada tahun ini, melihat kondisi penerimaan negara yang masih cukup kuat sepanjang awal tahun.

BI mencatat posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada kuartal I-2023 sebesar 402,8 miliar dolar AS.

Sri Mulyani Indrawati menyebut, sebanyak 63 negara terlilit utang tinggi di tengah gejolak ekonomi global.

Kemenkeu mencatat posisi utang pemerintah mencapai Rp7.554,25 triliun atau setara 38,65 persen terhadap PDB hingga akhir November 2022. 

ADB menyetujui pinjaman senilai 93 juta dolar AS atau sekitar Rp1,4 triliun dengan asumsi kurs Rp15.600 per dolar AS bagi Indonesia.

ADB telah menyetujui pinjaman senilai Rp7,86 triliun asumsi kurs Rp15.700 per dolar AS untuk mendukung reformasi sektor energi Indonesia.

Sri Mulyani mengatakan, realisasi pembiayaan utang hingga Oktober 2022 menurun 21,7 persen dibanding periode sama tahun lalu menjadi Rp506 triliun.

Arya Sinulingga menilai, dukungan ADB berupa pinjaman berbasis kebijakan senilai Rp7,8 triliun merupakan penghargaan terhadap transformasi BUMN.

Asian Development Bank (ADB) telah menyetujui utang atau pinjaman berbasis kebijakan senilai 500 juta dolar AS atau sekitar Rp7,8 triliun untuk Indonesia.

ADB telah menyetujui pinjaman senilai 500 juta dolar AS atau sekitar Rp7,5 triliun untuk mendorong lebih lanjut inklusi keuangan di Indonesia.

Kemenkeu mencatat posisi utang pemerintah mencapai Rp7.420,47 triliun atau setara 39,30 persen terhadap PDB hingga akhir September 2022.

Anggota Kadin Indonesia Bidang Kebijakan Moneter dan Jasa Keuangan, Ajib Hamdani menilai negoasiasi debt swap ini perlu terus didorong.