Indeks Ump 2023

Alasan perubahan ini untuk memberikan kesempatan dan waktu yang cukup bagi Depeda dalam menghitung Upah Minimum 2023 sesuai dengan formula baru.

HIPPI DKI Jakarta meminta Kementerian Ketenagakerjaan mengevaluasi penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2023 dalam aturan baru.

Kadin berharap kenaikan UMP maksimal 10%  bersifat adil dan tidak memberatkan pelaku usaha serta tidak merugikan tenaga kerja atau buruh.

Perry Warjiyo berharap kenaikan UMR bisa terkendali agar tak memicu peningkatan inflasi, terutama inflasi kelompok harga diatur pemerintah lebih lanjut.

Partai Buruh dan KSPI mengapresiasi penerbitan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum (UMP) 2023.

APINDO menilai kenaikan UMP 2023 maksimal 10 persen akan menekan aktivitas dunia usaha bersamaan dengan kelesuan ekonomi global pada tahun 2023.

KSPI dan Partai Buruh menolak penetapan UMP atau UMK 2023 mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Penetapan UMP 2023 Banten akan dilakukan setelah menerima SE Kemenaker yang rencananya diterima 10-11 November 2022.

Menaker Ida Fauziyah memastikan upah minimum untuk 2023 akan lebih tinggi dibandingkan tahun 2022.

Ida Fauziyah mengatakan, pemerintah saat ini masih memformulasikan UMP 2023 berdasarkan masukan-masukan yang diterima dari berbagai pihak.

Dasar buruh meminta kenaikan upah 13 persen adalah inflansi dan pertumbuhan ekonomi, kata Said.

Partai Buruh dan KSPI menuntut kenaikan UMK 2023 sebesar 13 persen serta menolak PHK massal dengan dalih resesi dan UU Cipta Kerja.

Afriansyah Noor memastikan ada kenaikan UMP dan UMK pada tahun depan yang disesuaikan dengan inflasi.

Partai Buruh dan KSPI akan berunjuk rasa pada 10 November 2022 di depan Istana Negara dan serempak di seluruh provinsi.

Kadin menilai tuntutan buruh soal kenaikan upah 2023 sebesar 13 persen terlalu tinggi. Yang logis di kisaran 6 persen.