Tokoh adat Suku Amungme mendesak pemerintah melibatkan mereka dalam perundingan dengan Freeport karena ingin menuntut pemulihan tanah adatnya yang rusak akibat aktivitas pertambangan perusahaan itu.
Isu perempuan dan anak diharapkan dapat menjadi pintu masuk bagi pemerintah untuk membangun komunikasi dengan masyarakat daerah. Melalui dengar pendapat masyarakat adat Papua, MenPPPA berharap agar persoalan perempuan dan anak bisa diselesaikan pula bersama tokoh adat setempat.
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Padjaitan kembali menegaskan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan pelanggaran HAM , khususnya di Papua, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.