Indeks Tahanan Politik

Para tapol Papua sudah bebas. Kini mereka berupaya menyambung hidup dan tetap bersuara lantang.

Satu tapol Papua sudah bebas bulan lalu, sementara satu tapol lainnya belum jelas nasibnya.

Vonis hakim terhadap tahanan politik Papua hampir bertepatan berakhirnya masa sidang di PN Jakpus.

Para tahanan politik Papua dan Maluku diabaikan pemerintahan Jokowi sekalipun ada desakan seharusnya dibebaskan.

Melalui pengacara HAM, 63 tahanan politik makar di Indonesia mengirimkan dokumen desakan ke Gugus Tugas Penahanan Sewenang-wenang dan Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Penggunaan koteka dalam sidang makar untuk menegaskan identitas budaya tahanan politik yang berasal dari Papua.

Surya diketahui menderita sakit flu dan sakit kepala berat. Keempat aktivis Papua lainnya pun tidak jauh berbeda, mereka rata-rata menderita ISPA di Rutan Salemba.

Human Rights Watch (HRW) mendesak pemerintah Indonesia untuk mencabut tuduhan makar dan membebaskan 22 aktivis yang telah ditahan sejak Agustus 2019.

Kelurga tapol Papua memprotes Kapolri yang membatasi akses baik keluarga atau penasehat hukum untuk memberikan pendampingan.

Soegeng Soetarto adalah polisi yang berjuang sejak zaman kolonial dan Jepang. Tertimpa sial setelah peristiwa G30S.

Polisi mengklaim tim Dokter Polri bisa menangani keluhan-keluhan yang dialami oleh Surya Anta.

Para sukarelawan asing yang ikut berperang melawan ISIS ditolak oleh negeri mereka sendiri. Ada yang dicabut paspornya.

Ia sempat menyusun buku Sejarah Sastra Indonesia Modern yang kental dengan jargon "revolusioner".

“Surat ini takkan mungkin bisa dikirimkan. Takkan mungkin sampai ke tanganmu. Lihat, dia tetap kutulis."

Lukas Tumiso, bekas tahanan politik, masa bodoh dengan pilpres-pilpresan. Bagi dia reformasi sama saja seperti Orde Baru. Pemerintah cuek dengan orang-orang sepertinya.

Korban 1965 masih mendapat stigma.

Perubahan sikap politik Pramoedya Ananta Toer dilatari kondisi keuangan yang morat-marit.

Aksi seperti yang dilakukan Khalifah bukan yang pertama terjadi di tahun 2017. Aksi serupa pernah dilakukan Brokington Sianturi dan Basulfi Tarsiwan.

Pendekatan keamanan dan ekonomi dari pemerintahan Jokowi mengabaikan problem politik dan sejarah Bangsa Papua.

Negara harus segera memulangkan dan membebaskan para tahanan politik Maluku, yang dipenjara di Ambon maupun di Jawa.