Indeks Supremasi Sipil

Koalisi sipil memandang pengerahan kekuatan militer seharusnya berada di tangan Presiden, bukan Panglima TNI.

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menilai penempatan anggota Polri di lembaga sipil memiliki payung hukum yang beragam.

GNB menekankan agar TNI bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya jika memang ingin menerapkan supremasi sipil di pemerintahan.

Zulhas mempersilakan masyarakat untuk menggugat UU TNI yang disahkan DPR RI, pekan lalu ke MK.

Apa itu supremasi sipil? Pelajari pentingnya dalam demokrasi, serta bagaimana prinsip ini menjaga keseimbangan kekuasaan antara militer & pemerintahan sipil

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai draf revisi UU TNI masih kental pasal bermasalah.

Saat ini polisi yang sudah pensiun maupun masih aktif kerap berada di kekuasaan dengan duduk di kursi strategis pemerintahan maupun lembaga.

Aktivis HAM menilai Jampidmil hanya perkara teknis dari substansi yang tak tersentuh: reformasi peradilan militer.

Soal razia buku kiri oleh aparat militer, Agus Widjojo bilang TNI melintasi batas kewenangan TNI. "Itu menakutkan," katanya.

Doktrin tentara rakyat masih menjadi hambatan reformasi secara menyeluruh di tubuh TNI

Reformasi TNI tidak lengkap tanpa menjadikan tentara AU dan AL sebagai Panglima TNI.

Supremasi sipil terus diusahakan sejak lengsernya Soeharto, namun resistensi bukannya tidak ada.

Menurut peneliti LIPI perlu adanya kejelasan pada Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI agar supremasi militer agar tidak turut campur supremasi sipil.

Mufti mengkritik kewenangan TNI dalam RUU Tindak Pidana Terorisme karena menurutnya militer bukan instansi penegak hukum.

Supremasi sipil sudah diusahakan sejak reformasi, tapi pemerintah sipil kerap menggandeng tentara untuk mensukseskan program-program mereka.