Indeks Senjata Api Ilegal

Gatot menduga ada pihak yang berusaha mengadu domba institusi negara agar tidak fokus pada pembangunan.

Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanudin menilai ucapan Gatot mengenai senjata bersifat politis dan tidak pada tempatnya.

Kasus kepemilikan senjata ilegal Gatot Brajamusti menambah daftar panjang daftar peredaran senjata api ilegal di Indonesia dimiliki sipil. Kasus ini juga seharusnya mendorong Pihak Kepolisian untuk membuka data jumlah senjata api ilegal beredar di kalangan sipil termasuk juga soal pengawasan perizinan.

Kasus kepemilikan senjata api ilegal dimiliki Gatot Brajamusti bukan baru kali ini saja terjadi. Ada banyak kasus melibatkan dikalangan sipil termasuk artis dengan senjata api. Padahal dalam Undang-Undang, pekerjaan mereka tak termasuk golongan yang bisa memiliki senjata api secara resmi. Lalu bagaimana pengawasan soal peredaran senjata api ini oleh Kepolisian?

Sebanyak 50 persen kepemilikan senjata api di Indonesia disinyalir ilegal. Penyebabnya adalah izin kepemilikan yang tak lagi diperpanjang. Kepolisian harus menginventarisir peredaran senjata ini, kalau perlu mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) bagi mereka yang memiliki senjata ilegal.

Kasus kepemilikan senjata Gatot Brajamusti membuka mata tentang peredaran senjata api di kalangan sipil. Tapi jauh sebelum kasus ini terjadi, penyelundupan dan peredaran senjata telah terjadi di Indonesia. Daerah-daerah pusat terjadinya konflik mendapatkan pasokan senjata dari kelompok pemberontak lintas negara.

Nadine menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal milik mantan Ketua Umum PARFI Gatot Brajamusti.

Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), I Putu Gde Ary Suta dikawal petugas usai menjalani pemeriksaan di Resmob, Polda Metro Jaya di Jakarta.