Indeks Ruu Kks

Supratman mengatakan proses penyidikan dalam tindak pidana siber akan mengikuti mekanisme penegakkan hukum yang telah diatur dalam KUHAP.

Sebanyak 1.132 orang, atau 66,6 persen dari total 1.700 responden yang disurvei telah menjadi korban penipuan digital.

Direktur Riset ELSAM Wahyudi Djafar memandang, penundaan pengesahan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) memberikan waktu agar pemerintah dan DPR menyelesaikan masalah dalam susunan undang-undang seperti masalah pengaturan pidana hingga potensi ketidaksinkronan dengan rancangan undang-undang lain.

RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) tak mungkin dilanjutkan pembahasannya. Kalaupun mau, maka harus dimulai dari awal lagi oleh DPR periode selanjutnya.