Indeks Regulasi Cukai Tembakau

Kementerian Keuangan resmi menaikan tarif cukai rokok hasil tembakau (CHT) pada tahun depan dan 2024. Hal ini pun berdampak pada kenaikan harga rokok.

AMTI meminta kepada pemerintah agar melindungi ekosistem pertembakauan nasional dari intervensi lembaga asing.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, alokasi DBH CHT selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Bagi Pakta Konsumen, kebijakan kenaikan CHT seharusnya melibatkan seluruh pemangku kepentingan di industri hasil tembakau (IHT), termasuk konsumen.

Misbakhun memberikan saran kepada pemerintah agar melakukan ekstentifikasi atau memperluas barang kena cukai dibandingkan menaikkan tarif cukai tembakau.

Petani tembakau di berbagai daerah mengaku khawatir adanya kenaikan cukai hasil tembakau pada 2023 akan membawa dampak buruk bagi kehidupan mereka.

Kenaikan Cukai Hasil Tembakau (CHT) dilakukan pemerintah setiap tahunnya dinilai belum efektif untuk pengendalian konsumsi rokok di dalam negeri.

Candra merekomendasikan agar pemerintah mempertimbangkan berbagai sisi yang terlibat dalam kebijakan kenaikan tarif cukai dan harga rokok di Indonesia.

Rencana pemerintah melakukan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109/2012 terus mendapat penolakan. Revisi ini dinilai sarat mengakomodir kepentingan asing.

DPR berharap rencana kenaikan CHT tidak menimbulkan gejolak di kalangan para pekerja SKT dan petani.

DPR meminta kepada pemerintah berkomitmen untuk memberikan perlindungan penuh terhadap industri hasil tembakau dari rencana kenaikan cukai pada 2023.

Faisal Basri, mengatakan skenario terbaik untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor cukai hasil tembakau adalah dengan penyesuaian tarif.

Pelaku industri menolak simplifikasi tarif cukai hasil tembakau, karena regulasi itu membuat produksi rokok menurun.