Indeks Rangkap Jabatan Oesman Sapta Odang

Mahkamah Agung (MA) RI menegaskan putusan PTUN yang sudah berkekuatan hukum harus dilaksanakan oleh pihak yang digugat, terkait putusan PTUN dalam perkara Oesman Sapta Odang (OSO).

Meski KPU mendapatkan surat dari Presiden Jokowi, KPU bersikukuh untuk tak memasukkan nama Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) ke dalam DCT untuk caleg DPD.

KPU mendapatkan surat dari Istana Kepresidenan yang isinya meminta agar Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) bisa mencalonkan diri sebagai caleg DPD periode 2019-2024.

Ketua KPU Arief Budiman dan Komisioner KPU Pramono Ubaid dicecar 20 pertanyaan soal Oesman Sapta Oedang (OSO) tak tercantum dalam daftar caleg tetap (DCT) di Pemilu Legislatif 2019.

KPU akan berurusan dengan hukum hingga Presiden jika masih tetap tidak menjalankan putusan PTUN yang mengharuskan KPU menerbitkan DCT baru dengan memasukkan OSO sebagai caleg.

KPU masih mendasari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang melarang ketua umum partai politik rangkap jabatan sebagai anggota DPD.

KPU harus menagih surat pengunduran diri dari OSO sebagai Ketua Umum Partai Hanura agar OSO tetap bisa mencalonkan sebagai anggota DPD.

Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan, puhaknya belum menerima salinan putusan Mahkamah Agung (MA) soal uji materi PKPU Nomor 26 Tahun 2018.

KPU RI menyatakan akan mengambil keputusan yang paling dekat dengan prinsip dualisme MA dan MK terkait PKPU Nomor 26 Tahun 2018.

Komisioner KPU RI Pramono Unair Tanthowi menyayangkan sikap MA yang mengizinkan pengurus partai politik menjadi calon anggota DPD RI.