Indeks Pt Pupuk Indonesia

Pupuk Indonesia kembali mendukung Kejurnas Angkat Besi Youth & Junior 2026 sebagai upaya mencetak atlet muda berprestasi menuju kompetisi internasional.

Transformasi bersama Danantara mendorong laba Pupuk Indonesia melonjak 253 persen menjadi Rp8,51 triliun pada semester I 2026.

Pemangkasan entitas PT Pupuk Indonesia dari 57 jadi 15 bakal dilakukan bertahap mulai 2026-2027.

Ini terjadi setelah BP BUMN mengubah model bisnis PT Pupuk Indonesia dari skema cost plus menjadi mark to market.

Jumlah petani yang menebus pupuk bersubsidi baru sebanyak 8,01 juta atau sekitar 54 persen dari total petani yang terdaftar di RDKK.

Pemberhentian ini efektif sejak 22 Agustus 2025 dan tak memberikan dampak terhadap kegiatan operasional, kondisi hukum, maupun keuangan perusahaan.

Dalam kerja sama ini, kejaksaan bertindak sebagai koordinator lahan dan Kementan menyediakan bibit dan sarana produksi.

Gusrizal sempat menjabat sebagai Wakil Direktur Utama PT Pupuk Indonesia periode 2023-2025.

Posisi Komisaris Utama Pupuk Indonesia dimandatkan pada Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono.

Yovie masuk dalam jajaran komisaris baru bersama nama-nama seperti Sudaryono Rachlan S. Nashidik hingga Immanuel Ebenezer Gerungan.

Immanuel Ebenezer akan mulai aktif bekerja setelah surat keputusan (SK) pengangkatan dirinya dari Pupuk Indonesia keluar.

PT Pupuk Indonesia telah mengumumkan keputusan untuk mengangkat Sudaryono sebagai Komisaris Utama perseroan lewat rapat umum pemegang saham (RUPS).

Melalui fitur i-Pubers, kios pengecer dapat melakukan pemesanan pupuk bersubsidi ke pelaku usaha distribusi dengan lebih mudah dan efisien.

Pemilik kios terbukti menjual pupuk subsidi jenis NPK seharga Rp150 ribu per sak, lebih mahal ketimbang Harga Eceran Tertinggi, Rp115 ribu per sak.

Pupuk Indonesia menyatakan bahwa inefisiensi belanja subsidi pupuk disebabkan usia pabrik-pabrik yang sudah tua.

Pembagian alokasi produksi pupuk bersubsidi oleh Pupuk Indonesia juga dinilai belum sepenuhnya mempertimbangkan kapasitas produksi.

Kementan berharap percepatan penyaluran pupuk bersubsidi ini bisa dimanfaatkan petani saat curah hujan yang relatif baik.

Distribusi pupuk harus ajuan dari daerah, harus ada SK Bupati, lalu diketahui oleh Gubernur, Menteri Perdagangan, Kementan, dan Kemenkeu. 

Amran mengaku masih menerima keluhan dari petani dan kepala desa beberapa daerah masih sulit mengakses pupuk subsidi.

Sudaryono mengusulkan Kementan menjadi "ketua kelas" yang membawahi Bulog & Pupuk Indonesia. Pengamat menilai hal ini berpotensi memicu konflik kepentingan.