Indeks Politik Dinasti

Di era pilkada langsung ini, 137 tahun sejak kelahiran Kartini, bermunculan pemimpin-pemimpin daerah perempuan. Tapi, sebagian di antaranya mengandalkan modal dinasti politik. Seorang kepala daerah perempuan masuk kategori terkait dinasti politik jika ia punya hubungan keluarga dengan pejabat lain, baik saat itu maupun masa sebelumnya. Hubungan kekeluargaannya pun macam-macam. Ada yang menggantikan posisi yang sebelumnya diduduki suami.

Para kepala daerah yang menggunakan politik dinasti cenderung korup. Terjadi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan. Dan pada praktiknya, orang yang sudah lengser karena habis masa jabatan, tetap menyetir pemerintahan. Ini bikin tidak sehat, sebaiknya dibatasi.

Politik dinasti tak hanya ada di Indonesia. Di Amerika Serikat, ada Dinasti keluarga Kennedy yang begitu melegenda. Bedanya, mereka menapaki jalur politik dengan kompetensi.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan uji materi terhadap pasal 7 huruf r UU Pilkada yang membatasi munculnya politik dinasti. MK menganggap Pasal 7 huruf r dan penjelasannya, mengandung muatan diskriminasi dan bertentangan dengan UUD 1945. Akibat putusan itu, MK dinilai tak mempertimbangkan dimensi kompetensi.

Aroma tak sedap politik dinasti masih menebar dan tetap mengganggu. Meritokrasi tumbuh meski belum jadi pegangan mayoritas pemilih di negeri ini.