Indeks Politik Dinasti

Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan uji materi terhadap pasal 7 huruf r UU Pilkada yang membatasi munculnya politik dinasti. MK menganggap Pasal 7 huruf r dan penjelasannya, mengandung muatan diskriminasi dan bertentangan dengan UUD 1945. Akibat putusan itu, MK dinilai tak mempertimbangkan dimensi kompetensi.

Aroma tak sedap politik dinasti masih menebar dan tetap mengganggu. Meritokrasi tumbuh meski belum jadi pegangan mayoritas pemilih di negeri ini.