Indeks Pidato Kenegaraan Presiden

Tito mengamini keinginan Jokowi untuk membentuk sinergi dalam birokrasi di Indonesia. Dia membandingkan birokrasi yang baik tapi tergolong kecil seperti di Singapura. Kecilnya tingkat koordinasi dalam birokrasi di negara itu membuat kinerja mereka efektif.

Jokowi menjelaskan, sampai dengan akhir pelaksanaan program, pengampunan pajak alias amnesti pajak diikuti 9.734.000 wajib pajak dengan total penerimaan uang tebusan mencapai Rp115,9 triliun.

Permasalahan di Papua dinilai bukanlah perkara mudah. Namun, usaha-usaha penyelesaian yang sesegera mungkin bisa mempertahankan keutuhan bangsa.

Presiden Jokowi mengklaim telah berhasil mencapai target output di bidang infrastruktur pada periode 2015-2016, di antaranya pembangunan jalan dan penyelesaian pembangunan empat bandara baru.

Pidato kenegaraan Presiden Jokowi dalam rangka HUT ke-72 di hadapan DPR dan DPD RI mendapat respons beragam.

Presiden akan melakukan langkah perbaikan di bidang perpajakan dengan melakukan reformasi pajak, perbaikan data dan sistem informasi perpajakan untuk meningkatkan pendapatan negara menjadi Rp1.878,4 triliun pada 2018.

Belanja negara tahun 2018 yang direncanakan Rp2.204,4 triliun akan diarahkan utamanya untuk pengurangan kemiskinan dan kesenjangan.

Dalam Pidato Kenegaraan RI, Jokowi mengatakan bahwa diplomasi ekonomi terus digarap melalui pasar non-tradisional di kawasan Afrika, Timur Tengah, dan Asia.

Berikut teks lengkap pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo yang dibacakan dalam rangka HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Diamil mengusulkan agar format sidang tahunan MPR/ DPR diubah.

Menurut Hendrawan, Tifatul berniat baik agar orang yang tidak konsentrasi berdoa dalam rapat bisa kembali fokus dalam sidang tahunan.

Anggota MPR Tifatul Sembiring mendoakan Jokowi semakin gemuk dan sehat agar dapat melaksanakan tugas negara.

Presiden memaparkan pencapaian lembaga-lembaga negara hingga saat ini, misalnya seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY). Jokowi juga mengingatkan agar jangan cepat berpuas diri.

Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi menyusul terpilihnya BPK RI menjadi auditor eksternal bagi Badan Energi Atom Internasional periode 2016-2020.

Presiden Joko Widodo mengatakan sejarah harus menjadi fondasi bagi bangsa Indonesia untuk menatap masa depan dan meraih cita-cita kemerdekaan.