Indeks Penolakan Rkuhp

Pasal kontrroversial dalam isi RKUHP 2022 yang disahkan DPR.

Menkumham Yasonna Laoly meminta aliansi masyarakat sipil yang menolak RKUHP untuk melakukan judicial review (JR) di Mahkamah Konstitusi.

DPR dianggap egois, bila aksi yang dilakukan ratusan massa aliansi masyarakat sipil tidak membuat DPR mau menghentikan proses pengesahan RKUHP.

Masyarakat sipil akan menggelar aksi tabur bunga di depan Gedung DPR sebagai bentuk penolakan terhadap rencana pengesahan RKUHP.

Isnur menilai pasal-pasal bermasalah RKUHP seharusnya diselesaikan terlebih dahulu oleh pemerintah dan DPR.

Isnur menyebut proses ugal-ugalan perumusan RKUHP tersebut dapat terlihat dari minimnya pelibatan ahli dari berbagai bidang dalam penyusunannya.

Massa aksi sempat dilarang membentangkan spanduk penolakan RKUHP di acara Car Free Day (CFD) di Bundaran HI, Jakarta.

Aliansi Nasional Reformasi KUHP menilai yang dibutuhkan masyarakat sipil adalah ruang partisipasi dan konsultasi membahas RKUHP, bukan hanya sosialisasi.

Mahfud MD berjanji masih ada waktu bagi pemerintah dan DPR melakukan perbaikan bahkan penghapusan pasal-pasal RKUHP yang dinilai bermasalah.

Selain menghapus pasal yang menyimpang dari legalitas, Komnas Perempuan juga mendorong harmonisasi RKUHP dengan UU TPKS.

Sejumlah pasal yang menyebabkan demo besar-besaran masih dipertahankan pemerintah Jokowi di draf RKUHP beredar ke publik.

Pemerintah didesak Aliansi Nasional Reformasi KUHP untuk melibatkan publik dan transparan dalam pembahasan RKUHP.

Pendemo yang berjumlah ribuan menjebol pagar menuntut bertemu dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo untuk sampaikan aspirasi.