Indeks Pengesahan Rkuhp

Pemerintah mengelu-elukan KUHP baru yang telah disahkan DPR. Mereka mengeklaim bahwa produk hukum tersebut meninggalkan paradigma pemidanaan era kolonial.

Mahfud mengatakan revisi KUHAP merupakan bagian penting dari arah politik hukum nasional.

Dewan Pers menilai KUHP yang baru tidak hanya mengancam kemerdekaan pers, tetapi juga berbahaya bagi demokrasi.

Pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam RKUHP sangat mengancam kebebasan berekspresi publik.

RKUHP dinilai membahas soal keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan individu, hingga perlindungan pelaku dan korban.

Isnur menilai masih banyak pasal-pasal bermasalah yang masih bercokol di dalam RKUHP. 

DPR dalam rapat paripurna ke-11 masa persidangan II tahun 2022-2023 resmi mengesahkan RKUHP meski banyak pasal kontroversial di dalamnya.

PKS menilai pasal penghinaan presiden dan wapres sangat karet dan rentan digunakan sebagai alat kriminalisasi.

DPR khawatir aparat penegak hukum salah menerapkan pasal-pasal dalam RKUHP. Karena itu perlu sosialisasi terlebih dahulu sebelum benar-benar diterapkan.

Masyarakat sipil akan menggelar aksi tabur bunga di depan Gedung DPR sebagai bentuk penolakan terhadap rencana pengesahan RKUHP.

Isnur menyebut proses ugal-ugalan perumusan RKUHP tersebut dapat terlihat dari minimnya pelibatan ahli dari berbagai bidang dalam penyusunannya.

Mahfud menyebut Presiden Jokowi meminta sosialisasi RKUHP kembali dilakukan secara masif sebelum disahkan.