Indeks Pemilu Serentak 2024

Penunjukan penjabat kepala daerah oleh Jokowi dan Mendagri Tito Karnavian tetap harus memperhatikan asas demokratis.

Selain figur dan logistik, parpol baru juga dihadapkan dengan dua tantangan berat, yaitu verifikasi faktual KPU dan ambang batas parlemen.

Titi menilai KPU dan Bawaslu di daerah lebih baik ad hoc dengan masa jabatan keanggotaan tidak lagi 5 tahun seperti sekarang ini.

Basis massa pendukung akan menjadi indikator penentu dari terbentuknya pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2024.

Heru menilai masih banyak kandidat yang lebih baik daripada dirinya sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta.

Korelasi antara poros koalisi tidak sepenuhnya efektif karena publik lebih melihat figur capres-cawapres daripada konstelasi poros koalisi.

Sejumlah parpol mulai menjajaki koalisi jelang Pilpres 2024. Upaya membentuk poros ketiga pun mulai terbuka. Bagaimana peluangnya?

Pilkada serentak 2024 menyisakan sejumlah persoalan. Salah satu yang disorot adalah potensi kursi penjabat daerah yang akan diisi TNI-Polri aktif.

Peneliti Perludem Fadli Ramadhanil menilai pembahasan soal penempatan Plt kepala daerah jelang pemilu serentak 2024 penting diselesaikan.

Mardani sebut ini merupakan kompromi agar KPU dapat bekerja optimal dengan jarak antara pileg-pilpres dan pilkada 2024.

Imbas Pemilu 2024 jika digelar serentak: ramai delegitimasi pemilu. Serta banyak petugas penyelenggara yang sakit dan meninggal dunia akibat kelelahan.