Indeks Pembangunan Desa

Presiden Joko Widodo  menuturkan pemerintah pusat melalui Bappenas akan siap membantu pemerintah desa dalam menyusun perencanaan tersebut.

Wamendes Paiman Raharjo menilai pertumbuhan desa lambat akibat kurangnya dorongan dari badan usaha milik desa (Bumdes).

ICW mencatat korupsi di level desa konsisten menempati posisi pertama sektor yang paling banyak ditindak oleh aparat penegak hukum antara 2015-2021.

Jokowi dinobatkan sebagai bapak pembangunan desa, akan tetapi gelar itu ia tolak.

Pemerataan pembangunan bertujuan untuk mengatasi ketimpangan pembangunan yang tidak merata antara di desa dan kota.

Interkoneksi OMSPAN dengan Siskeudes ditujukan untuk menyederhanakan pelaporan keuangan desa. Sesuai arahan Presiden Jokowi dan Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani.

Pembangunan di desa kurang ekspansif meski dana yang digelontorkan cukup besar. Akibatnya, masih banyak warga desa terus pergi dan mencari pekerjaan ke kota-kota besar.

Kemendagri menuturkan hanya sebatas memberikan rekomendasi saja kepada Bakornas P3KD untuk mengadakan acara termasuk apresiasi gelar Bapak Pembangunan Desa kepada Jokowi.

Peneliti INDEF mengkritik pemberian gelar terhadap Presiden Jokowi sebagai Bapak Pembangunan Desa.

Menurut Ujang harus ada tim khusus yang objektif dalam menilai apakah Jokowi layak diberikan gelar sebagai Bapak Pembangunan Desa.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin tak mempermasalahkan jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) diberi gelar bapak pembangunan desa.

"Soal pemberian gelar itu bukan soal waktu [jelang Pilpres], tapi soal produk dan apa yang dirasakan masyarakat."

Eko Putro Sandjojo mengklaim IFAD, Unicef dan Bank Dunia sedang berkerja sama untuk mengadopsi konsep Bursa Inovasi Desa untuk diterapkan di negara-negara lain.

Pemerintah akan menaikkan jumlah total Dana Desa menjadi Rp120 triliun pada 2018.

Presiden Jokowi mengatakan bahwa dana desa ditambah anggaran dari kabupaten dan provinsi bisa menghidupkan perekonomian masyarakat desa.

Pembangunan desa online, menurut Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar, akan menjadi solusi untuk mempercepat program pembangunan di desa. Sebab melalui pembangunan desa online, segala informasi tentang desa yang berguna dalam pembangunan dapat diakses dan dipromosikan dengan mudah.

Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menekan angka kemiskinan melalui pemberian kesempatan bekerja atau memiliki usaha khususnya bagi petani, peternak, dan nelayan, dengan berfokus pada basis pembangunan di daerah.