KontraS mendesak pansel calon pimpinan Komnas HAM melihat keseluruhan aspek dalam proses seleksi dan juga membuka indikator serta alat uji kepada publik.
Jika anggota Polri aktif menjadi pimpinan Komnas HAM dikhawatirkan terjadi konflik kepentingan. Apalagi Polri menjadi institusi paling tinggi dilaporkan.