Indeks Operasi Yustisi

Pramono mengetahui data tersebut dari angka booking kendaraan dan jumlah orang yang ikut dengan keluarganya. Data ini bersifat dinamis alias belum final.

Pemprov DKI meniadakan operasi yustisi dan tidak membatasi kedatangan para pendatang.

Polresta Surakarta meringkus 11 warga yang kedapatan berpesta minuman keras dalam operasi yustisi saat PPKM Level 4 di Solo.

Denda dari operasi yustisi mencapai Rp3.273.718.675 di seluruh Indonesia dan hukuman kurungan ada 4 kasus di Jatim.

Polri mencatat 1.341.027 pelanggar protokol kesehatan mendapat teguran lisan, 296.898 teguran tertulis, dan 201.971 kerja sosial di fasilitas umum.

Penindakan berupa teguran lisan sebanyak 1.341.027 kali, penindakan tertulis 296.898 kali, dan denda administrasi dengan nilai sebesar Rp1,6 milyar.

Sebanyak 77.041 orang di Jabodetabek terkena sanksi selama masa PSBB kembali diperketat dari 14 sampai 26 September 2020.

Pemerintah terus mendorong pemda membuat regulasi tentang penegakan hukum pelanggar protokol kesehatan.

Aparat yang melakukan operasi yustisi diizinkan masuk hingga ruangan kantor untuk mengawasi protokol kesehatan.

Seseorang yang mengendarai mobil pribadinya dan hanya sendirian tanpa menggunakan masker, dipastikan tak tertular virus Corona.

Seorang pengemudi yang sendirian di dalam mobil didenda karena menurunkan masker hingga dagu.

Sebagian besar pelanggar tidak mengenakan masker saat terjaring operasi protokol kesehatan.

Pelaksanaan operasi yustisi pelaksanaan protokol kesehatan COVID-19 selama pelaksanaan PSBB Total di DKI Jakarta. 

Tjahjo Kumolo mengatakan kalau memang berniat tinggal di Jakarta, niat kerja di Jakarta secara profesional maka harus mempunyai KTP di Jakarta.

Anies menolak menggelar operasi yustisi dengan dalil Jakarta milik semua. Kebijakan sama pernah dilakukan Jokowi-Basuki. Tapi yang mesti diperhatikan Anies?

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menilai beban ibu kota sudah terlalu berat sehingga kehadiran pendatang dari daerah perlu dibatasi.

Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Ashraf Ali meminta Pemprov DKI mengawasi para pendatang di ibu kota agar tertib dalam hal administrasi kependudukan.