Indeks Nominal Utang Indonesia

ADB memberikan pinjaman ke Indonesia senilai 500 juta dolar AS atau kurang lebih Rp7,68 triliun (asumsi kurs Rp15.372 per dolar AS).

Bhima Yudhistira mengkritik penggunaan utang yang dilakukan oleh Pemerintah Jokowi-Ma'ruf saat ini.

Kemenkeu mencatat posisi utang Pemerintah Indonesia mencapai Rp7.805,19 triliun hingga Juni atau semester I-2023. Posisi utang ini dinilai masih aman.

Kemenkeu mencatat posisi utang pemerintah Indonesia mencapai Rp7.805,19 triliun hingga Juni atau semester I-2023.

Pembiayaan utang pada 2023 diproyeksi lebih rendah dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sebesar Rp696,3 triliun.

Kemenkeu menyebut Indonesia sesungguhnya bisa terbebas dari utang namun dengan sejumlah syarat. Pertama, harus menghilangkan subsidi energi.

Kemenkeu menyatakan, dalam sejarah Indonesia tak pernah mengalami gagal bayar utang atau default.

Kemenkeu mencatat utang Pemerintah Indonesia mencapai sebesar Rp7.849,89 triliun hingga per akhir April 2023.

Piter Abdullah menanggapi pernyataan Wakil Presiden ke-10 Jusuf Kalla yang menilai bahwa utang saat ini lebih besar dibanding pemerintahan sebelumnya.

Penarikan utang akan dikurangi pada tahun ini, melihat kondisi penerimaan negara yang masih cukup kuat sepanjang awal tahun.

Kemenkeu telah menarik utang sebesar Rp531,4 triliun melalui penerbitan surat berharga negara (SBN) hingga pertengahan Desember 2022.

ADB menyetujui pinjaman senilai 93 juta dolar AS atau sekitar Rp1,4 triliun dengan asumsi kurs Rp15.600 per dolar AS bagi Indonesia.

Sri Mulyani mengatakan, realisasi pembiayaan utang hingga Oktober 2022 menurun 21,7 persen dibanding periode sama tahun lalu menjadi Rp506 triliun.

Arya Sinulingga menilai, dukungan ADB berupa pinjaman berbasis kebijakan senilai Rp7,8 triliun merupakan penghargaan terhadap transformasi BUMN.

Asian Development Bank (ADB) telah menyetujui utang atau pinjaman berbasis kebijakan senilai 500 juta dolar AS atau sekitar Rp7,8 triliun untuk Indonesia.

ADB telah menyetujui pinjaman senilai 500 juta dolar AS atau sekitar Rp7,5 triliun untuk mendorong lebih lanjut inklusi keuangan di Indonesia.

Kemenkeu mencatat posisi utang pemerintah mencapai Rp7.420,47 triliun atau setara 39,30 persen terhadap PDB hingga akhir September 2022.

Anggota Kadin Indonesia Bidang Kebijakan Moneter dan Jasa Keuangan, Ajib Hamdani menilai negoasiasi debt swap ini perlu terus didorong.

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim pemerintah Indonesia hanya punya utang Rp7.000 triliun.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengklaim rasio utang Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara berkembang maupun maju.