tirto.id - Staf Khusus (Stafsus) Menteri BUMN Arya Sinulingga menilai, dukungan Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) berupa dana pinjaman berbasis kebijakan senilai 500 juta dolar AS atau sekitar Rp7,8 triliun merupakan penghargaan terhadap transformasi BUMN.
"Itu adalah bagian dari penghargaan mereka terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh BUMN dan mereka menghargai itu. Jadi, ini sumbangan juga dari yang telah dilakukan BUMN dalam melakukan transformasi," ujarnya dikutip Antara di Jakarta, Jumat (18/11/2022).
Arya mengatakan, ADB melihat reformasi struktural yang dilakukan oleh BUMN itu sangat bagus, sehingga mereka mengapresiasi dan melihat bahwa ketika di tengah pandemi, semua langkah-langkah transformasi yang dilakukan oleh BUMN sebagian besar berhasil. ADB memberikan dukungan program melalui APBN.
"Dana itu tidak diberikan ke Kementerian BUMN, tapi diberikan ke APBN. Ini adalah kontribusi yang dilakukan oleh Kementerian BUMN ke BUMN-BUMN yang sudah melakukan transformasi sehingga mereka (ADB) menghargai. Jadi, itu bukan proyek, bukan dana proyek, itu dana program dan bukan langsung ke BUMN. Itu mereka berikan kepada APBN," kata Arya.
Sebelumnya, Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) telah menyetujui utang atau pinjaman berbasis kebijakan senilai 500 juta dolar AS atau sekitar Rp7,8 triliun dengan asumsi kurs Rp15.600 per dolar AS. Utang ini guna mendukung reformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia.
Pinjaman tersebut akan mencakup subprogram pertama di bawah Program Reformasi BUMN, yang akan membantu Indonesia untuk meningkatkan efisiensi dan resiliensi BUMN, serta memperkuat kerangka tata kelola perusahaannya.
Spesialis Manajemen Publik Senior ADB untuk Asia Tenggara Yurenda Basnett menilai BUMN dapat berperan sangat penting dalam mendorong pemulihan dari pandemi COVID-19 yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.
“Namun, agar dapat memberikan nilai yang lebih besar bagi masyarakat, kelemahan struktural BUMN harus diatasi. ADB senang dapat ikut serta dalam mendukung upaya pemerintah mereformasi BUMN," ucap Yurenda dikutip Antara, Jakarta, Jumat (18/11/2022).
Program ini selaras dengan Peta Jalan BUMN 2020–2024 yang menyeluruh dan ambisius, yang memperkenalkan serangkaian reformasi untuk mentransformasikan BUMN dan memastikan kontribusinya terhadap cita-cita Indonesia menjadi negara berpenghasilan tinggi pada 2045.
Program tersebut akan mendukung pengurangan jumlah BUMN, sekaligus mensyaratkan BUMN untuk fokus pada operasi intinya sehingga BUMN menjadi layak secara keuangan dan dapat menyediakan layanan publik esensial secara efisien.
Program ini juga mendukung langkah-langkah peningkatan kualitas dewan direksi BUMN, memperkuat pemantauan dan keterbukaan keuangan, serta membantu BUMN bertransisi ke model usaha yang kompatibel dengan iklim.
