Indeks Nasional

Komposisi representasi partai di kabinet yang tidak dominan berpotensi membuat kebijakan pemerintah gampang digoyang legislatif.

"Itu suatu hal yang sangat wajar karena Pak Jokowi sosok pemimpin yang bekerja keras."

"Pak Jokowi mendapat bonus ganda."

PKS mengusulkan 3 nama untuk memimpin 3 bidang dalam direksi jubir tim kampanye nasional Prabowo-Sandi.

Mardani Ali Sera menyatakan, temuan 25 juta daftar pemilih sementara (DPS) ganda tersebut merupakan hal mengejutkan dan KPU harus segera menindaklanjuti.

"Di beberapa daerah ditemukan ganda bahkan di beberapa tempat ditemukan sampai 11 kali digandakan," kata Mustafa Kamal.

Sikap tegas tidak mencalonkan eks narapidana korupsi pada Pileg 2019 ditunjukkan PKS. Sikap demikian tak ditunjukkan Gerindra, PDIP, dan Demokrat.

Juru bicara FPI menegaskan pihaknya tidak ikut dalam acara deklarasi pemenangan pasangan Prabowo-Sandiaga di Pilpres 2019.

Meski dituduh kiri, komunis, bahkan PKI; Soegandhi, Ali Moertopo, dan Sudharmono tetap berjaya di masa Orde Baru.

Ketua KPU RI Arief Budiman berpendapat, Bawaslu yang harusnya berpegang kepada PKPU sebelum ada keputusan MK dan MA.

Muhammad Taufik mengancam akan menggugat KPU DKI ke DKPP, jika tak menjalankan putusan Bawaslu yang meloloskan dirinya jadi Bacaleg 2019.

Sandiaga disebut hanya menyampaikan materi untuk memotivasi generasi muda.

"Jika ada ketentuan hukum yang bertentangan dengan UU, maka yang dipilih adalah UU," kata Bagja.

Jusuf Kalla mewanti-wanti, bila sudah jadi anggota dewan hindari kebiasaan 4D "datang, duduk, diam duit; bisa-bisa malah ditangkap"

Sekretaris Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik mengungkapkan, saat ini instansinya belum memiliki gambaran seperti apa diskresi yang akan diambil.

Menurut Zulkifli, partainya akan dirugikan dengan keputusan Bawaslu.

Sandiaga Uno dinilai telah mencuri start kampanye saat menghadiri acara di Universitas Muhammadiyah Jakarta pada 29 Agustus lalu.

Ma'ruf Amin menunjungi pesantren Lirboyo di Kediri untuk meminta doa dan dukungan sebelum resmi ikut Pilpres 2019.

Instruksi pemantauan itu ditujukan kepada Direktur Intelijen dan Keamanan di setiap Kepolisian Daerah.

Barisan Emak-Emak Militan berdemo di depan kantor KPU, Jakarta Pusat, menuntut Presiden Jokowi mundur dari jabatannya.