Indeks Menristekdikti

"Saya harapkan mahasiswa tidak demo dan kembali ke kampus," kata Menristekdikti.

Menristekdikti Mohammad Nasir menargetkan pada 2024, jumlah start up di Indonesia bisa tumbuh 3 kali lipat dari sekarang ini.

Mohamad Nasir memastikan pemerintah tak akan mengagendakan pertemuan dengan mahasiswa kembali.

"Mahasiswa itu kan adanya di dalam kampus, kalau di luar kampus kami tidak melindungi," kata Menteri Nasir

Untuk antisipasi meluasnya demo mahasiswa, Mohamad Nasir mengumpulkan sejumlah rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Jakarta, Senin (30/9/2019)

Menristekdikti ajak mahasiswa berdialog sementara kebebasan akademik di kampus dihabisi. 

Imbauan Menristekdikti soal demo mahasiswa dinilai tidak konstitusional sebab UUD 1945 menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Menristekdikti RI, Mohamad Nasir mengatakan sejauh ini tidak ada sanksi untuk rektor PTN yang membolehkan mahasiswa berdemonstrasi.

Gelombang demonstrasi mahasiswa dan masyarakat terjadi di berbagai daerah untuk menuntut sejumlah RUU kontroversial, termasuk UU KPK hasil revisi dan RKUHP. 

"Belum ada rencana akan menyelenggarakan kembali UTBK. Kemungkinan masih tahun depan."

Asosiasi Dosen Indonesia akan mengunjungi beberapa daerah untuk melihat reaksi terhadap rencana impor rektor asing. 

Asosiasi Dosen Indonesia mengkritik alasan Menristekdikti Mohamad Nasir berencana mengimpor rektor dari luar negeri. 

Menteri Nasir mengatakan, rektor asing mampu meningkatkan kualitas dosen Indonesia sehingga mampu bersaing dengan luar negeri.

Menurut Menristekdikti, Perguruan Tinggi Swasta itu ditutup karena sudah tidak memiliki mahasiswa hingga terjadi praktik jual beli ijazah.

Menurut Menristekdikti, ada dua aspek yang harus diperhatikan untuk pembukaan program studi (Prodi) baru, yakni aspek dosen dan non dosen.

Fahri Hamzah menilai wacana "impor" rektor justru menunjukkan Menristekdikti tidak mampu meningkatkan kualitas PTN di Indonesia. 

Fahri Hamzah menilai wacana mengundang rektor asing untuk memimpin kampus negeri di dalam negeri bukan langkah yang tepat untuk meningkatkan kualitas PTN. 

Menristekdikti M Natsir meminta kepada Rektor untuk mendata media sosial dan nomor handphone para mahasiswa dan juga seluruh elemen civitas akademika.

Menristekdikti mempersilakan mahasiswa dan dosen mengkaji paham Marxisme asalkan tidak dilakukan secara terbuka.

Menristekdikti menyatakan tidak boleh ada lagi tindakan kekerasan dalam kegiatan pengenalan kampus untuk mahasiswa baru. Jika hal itu terjadi, rektor harus bertangung jawab.