Indeks Lembaga Bantuan Hukum

Menhub memastikan, pembangunan bandara di Kulon Progo sudah memperhitungkan potensi bencana tsunami di kawasan tersebut. Ia juga mengatakan sudah mengurus izin AMDAL.

LBH Yogyakarta mendesak pemerintah untuk menghentikan pembersihan lahan yang dilakukan dalam rangka pembangunan bandara di Kulon Progo, DIY. LBH menilai pembangunan harus dihentikan karena belum memiliki izin lingkungan.

Pembangunan bandara NYIA Kulon Progo, menurut LBH, tidak hanya akan menyingkirkan lahan pertanian subur di wilayah tersebut tetapi juga rawan tsunami.

Wakil Direktur LBH Medan, Ismail Hasan Koto mengatakan pemerintah harus melindungi Suondo Bambang Arianto,  yang menjadi korban kriminalisasi dan ditetapkan sebagai tersangka oleh oknum Polres karena mewujudkan program swasembada pangan.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta mempertanyakan landasan hukum polisi Yogyakarta melakukan tindakan represif terhadap mahasiswa Papua di asrama mereka. Polisi dianggap telah melanggar UU HAM dan UU No9/1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta menuntut tindakan represif yang dilakukan polisi terhadap mahasiswa Papua ditindak tegas oleh DIVISI Profesi dan Pengamanan (PROPAM) RI, karena tindakan polisi tersebut dapat meresahkan warga Yogyakarta dan memperburuk citra polisi.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia Mirah Sumirat menolak anggapan bahwa pihak buruh telah melanggar ketentuan pidana saat mengadakan aksi damai untuk menolak Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan pada 30 Oktober 2015.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta akan menutup operasionalnya pada Senin, (21/3/2016), karena akan mendampingi dua pengacara publiknya.