Indeks koruptor

Hengky yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi senilai Rp2,5 miliar pada 2012 dan menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejati Jambi karena melarikan diri sebelum diperiksa tersebut ditangkap oleh tim Kejagung dan Kejati Jambi di Surabaya, Jawa Timur.

Mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tersebut ditahan KPK dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP dengan kerugian hingga Rp2 triliun dari nilai proyek Rp6 triliun.

KPK memeriksa Gamawan Fauzi sebagai saksi terkait kasus korupsi dalam pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (E-KTP) 2011-2012 di Kementerian Dalam Negeri.

Tertangkapnya Irman Gusman memunculkan euforia agar para koruptor dihukum berat. Sayangnya, data justru menunjukkan bahwa periode Januari-Juni 2016 sebanyak 275 koruptor dari 384 terdakwa justru divonis ringan. Vonis untuk mereka rata-rata hanya 25 bulan atau 2 tahun 1 bulan penjara. Ada apa dengan sistem peradilan kita?

Pemerintah melempar wacana bakal mengesampingkan hukuman pidana penjara bagi koruptor. Kemenkumham sedang mengkaji revisi PP Nomor 99 tahun 2012 yang dinilai memberatkan pemberian remisi bagi terpidana korupsi. Syarat pemberian remisi bagi koruptor bakal sangat mudah.

Korupsi adalah momok mengerikan bagi Indonesia. Menurut hasil penelitian Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM), total kerugian negara akibat korupsi dalam rentang tahun 2001 hingga 2015 mencapai Rp203,9 triliun. Untuk mencegah ini, berbagai kalangan turun memprotes tindakan busuk para koruptor, termasuk para musisi yang berteriak melalui musik.

Kementerian Hukum dan HAM telah mewacanakan untuk merevisi PP No. 99/2012 guna mengembalikan pasal soal remisi sebagai hak narapidana. Akan tetapi, rencana pemberian remisi untuk semua narapidana termasuk para koruptor tersebut ditentang oleh KPK.

Kabareskrim Polri mendatangi KPK untuk bertemu pimpinan KPK dalam rangka berkoordinasi untuk meningkatkan sinergitas penangangan kasus korupsi.

PB HMI melaporkan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, ke polisi terkait dengan pernyataannya yang dinilai telah melecehkan HMI.

Indonesia dan Cina sepakat tingkatkan kerja sama hukum untuk kejar koruptor