Indeks koruptor

Siti Fadilah diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi alat kesehatan untuk kebutuhan pusat penanggulangan krisis APBN tahun anggaran 2007.

Irman yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam proyek pengadaan KTP berbasis elektronik tahun 2011-2012 itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka lain yakni mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Sugiharto.

Rencana pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM untuk membangun lembaga pemasyarakatan (lapas) khusus narapidana koruptor di pulau terpencil mendapat dukungan dari akademisi.

Fahrizal diperiksa KPK terkait tindak pidana korupsi suap kasus penjualan gula tanpa SNI di Pengadilan Negeri Padang.

Gamawan Fauzi diperiksa terkait kasus pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional.

Wawan yang terbukti telah mengatur proyek saat menjabat sebagai Ketua Kadin Banten hingga perusahaan miliknya sendiri menjadi pemenang lelang sehingga menyebabkan kerugian negara Rp9,7 miliar karena proyek yang dikerjakan asal-asalan dan fiktif, divonis hukuman 1 tahun penjara oleh Ketua Majelis Hakim Tipikor Banten Epiyanto.

Hengky yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi senilai Rp2,5 miliar pada 2012 dan menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejati Jambi karena melarikan diri sebelum diperiksa tersebut ditangkap oleh tim Kejagung dan Kejati Jambi di Surabaya, Jawa Timur.

Mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tersebut ditahan KPK dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP dengan kerugian hingga Rp2 triliun dari nilai proyek Rp6 triliun.

KPK memeriksa Gamawan Fauzi sebagai saksi terkait kasus korupsi dalam pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (E-KTP) 2011-2012 di Kementerian Dalam Negeri.

Tertangkapnya Irman Gusman memunculkan euforia agar para koruptor dihukum berat. Sayangnya, data justru menunjukkan bahwa periode Januari-Juni 2016 sebanyak 275 koruptor dari 384 terdakwa justru divonis ringan. Vonis untuk mereka rata-rata hanya 25 bulan atau 2 tahun 1 bulan penjara. Ada apa dengan sistem peradilan kita?

Pemerintah melempar wacana bakal mengesampingkan hukuman pidana penjara bagi koruptor. Kemenkumham sedang mengkaji revisi PP Nomor 99 tahun 2012 yang dinilai memberatkan pemberian remisi bagi terpidana korupsi. Syarat pemberian remisi bagi koruptor bakal sangat mudah.

Korupsi adalah momok mengerikan bagi Indonesia. Menurut hasil penelitian Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM), total kerugian negara akibat korupsi dalam rentang tahun 2001 hingga 2015 mencapai Rp203,9 triliun. Untuk mencegah ini, berbagai kalangan turun memprotes tindakan busuk para koruptor, termasuk para musisi yang berteriak melalui musik.

Kementerian Hukum dan HAM telah mewacanakan untuk merevisi PP No. 99/2012 guna mengembalikan pasal soal remisi sebagai hak narapidana. Akan tetapi, rencana pemberian remisi untuk semua narapidana termasuk para koruptor tersebut ditentang oleh KPK.

Kabareskrim Polri mendatangi KPK untuk bertemu pimpinan KPK dalam rangka berkoordinasi untuk meningkatkan sinergitas penangangan kasus korupsi.

PB HMI melaporkan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, ke polisi terkait dengan pernyataannya yang dinilai telah melecehkan HMI.

Indonesia dan Cina sepakat tingkatkan kerja sama hukum untuk kejar koruptor