Indeks Klhk

BNPB menyatakan luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia pada Januari-Agustus 2019 mencapai 328.724 hektare (Ha). Daerah yang terdampak paling luas yakni Riau.

Menteri LHK Siti Nurbaya belum mau berbicara soal sanksi yang mungkin akan dijatuhkan kepada Pertamina terkait kasus tumpahan minyak di Karawang. 

Enam provinsi itu adalah Riau, Kalimantan Barat, Sumatra Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Jambi. 

Sejumlah tim pemadam dari KLHK dikirim daerah yang terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) meliputi Kalbar, Kalsel, Riau hingga Jambi.

WALHI menilai pelepasan kawasan hutan akan mengganggu mata pencaharian hingga kehidupan masyarakat yang bergantung pada hutan.

KLHK memastikan kendala yang menghambat untuk mempercepat empat kawasan wisata “super” prioritas untuk 10 Bali Baru bukan berasal dari instansinya.

Berdasarkan instrumen dalam regulasi kehutanan itu dimungkinkan pembukaan lahan hutan untuk ibu kota baru.

Ketua DPR meminta Kementerian ESDM, pemda dan kepolisian segera menghentikan penambangan liar di taman-taman nasional.  

Ignasius Jonan meminta KLHK mempermudah izin pinjam pakai hutan untuk proyek pembangkit listrik tenaga air dan geothermal.

Fokus pemerintah saat ini adalah memaksimalkan peran industri untuk dapat mengolah sampah plastik yang ada.

Selain mengupayakan pemadaman dan pencegahan pada titik api. Kementerian LHK juga mengupayakan penegakan hukum untuk pihak yang tertangkap membakar hutan.

Status siaga darurat dikeluarkan sebagai bentuk penanganan cepat agar kebakaran tak merambat luas.

KLHK akan segera membentuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup. Lembaga baru tersebut akan membiayai penanganan kerusakan lingkungan yang tidak ada penanggungjawabnya.

Pencemaran Sungai Cileungsi belum bisa ditangani daerah, Kementerian Lingkungan Hidup harus mengambil alih kasus karena skala kasus besar dan mendesak.

KLHK siap menjatuhkan sanksi administratif bagi perusahaan yang diduga melakukan perusakan ekosistem lahan gambut.

KPK akan ikut mengawasi ada atau tidaknya potensi korupsi yang dilakukan oleh pejabat terkait pembalakkan liar.

Pejabat KLHK mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk berkonsultasi terkait penindakan ratusan kontainer kayu selama kurun waktu satu bulan terakhir.

KLHK menyita menyita 384 kontainer kayu ilegal asal Papua dalam sebulan terakhir yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah.  

Pemprov DKI Jakarta akan menggandeng KLHK untuk memproses kasus pembuangan limbah B3 di Marunda secara hukum. 

Penanggulangan masalah lingkungan sudah dibahas sejak 2017 diawali audit lingkungan PTFI oleh Badan Pemeriksa Keuangan.