Indeks Kewenangan Kppu
KPPU Harus Berperan Aktif demi Lindungi Pelaku Usaha Otomotif
Distributor otomotif kurang dilindungi karena minimnya lembaga yang dapat memediasi konflik dan menciptakan iklim usaha yang lebih sehat
Respons PT BUMI Dinyatakan Terlambat Lapor Akuisisi kepada KPPU
Director and Corporate Secretary BUMI Resources menyatakan bahwa perusahaannya telah menyediakan data yang diperlukan pihak berwenang terkait hal ini.
KPPU Keluhkan Keterbatasan Wewenang Bikin Penanganan Kasus Lambat
KPPU mengeluhkan keterbatasan wewenang lembaga itu dalam pengumpulan bukti kasus persaingan usaha. Keterbatasan wewenang itu membuat penanganan sejumlah kasus oleh KPPU lambat.
Duduk Perkara Penyebab KPPU Belum Punya Komisioner Baru
Pangkal soal belum digelarnya uji kepatutan dan kelayakan dilatari masalah independensi dalam proses seleksi.
Presiden Perpanjang Masa Jabatan Komisioner KPPU 2012-2017
DPR belum mengelar uji kelayakan dan kepatutan untuk 18 calon komisioner. Masa jabatan komisioner 2012-2017 sebenarnya sudah berakhir pada 27 Desember 2017.
KPPU Bakal Hentikan Sementara Kegiatannya Per 28 Februari 2018
KPPU belum menerima surat perpanjangan izin operasi dari Presiden Joko Widodo.
Apindo Minta KPPU Patuhi Putusan MK Soal Praktik Kartel
Apindo mengimbau pada KPPU untuk mematuhi putusan MK terkait dikabulkannya uji materi terhadap UU No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Usaha Membongkar Kartel Bisnis Dengan Bukti Tak Langsung
Dalam membuktikan perilaku kartel, KPPU sering menggunakan bukti tidak langsung atau circumstantial evidence. Pembuktian kasus dengan bukti tak langsung jadi langganan dilemahkan oleh pengadilan sehingga membuat wasit persaingan usaha ini kehilangan taji.
KPPU Butuh Kewenangan Lebih Kuat untuk Berantas Kartel
(KPPU) selaku lembaga yang bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap persaingan usaha, memerlukan kewenangan lebih kuat lebih guna memberantas kartel.