Indeks Ketua Umum Partai Golkar

Ari Dwipayana bantah isu Presiden Joko Widodo akan menjadi ketum Partai Golkar. Jokowi disebut akan fokus menyelesaikan masa jabatannya hingga Oktober 2024.

Jokowi mengklaim dirinya tak mencampuri urusan internal Partai Golkar, termasuk munculnya nama-nama menteri di kabinetnya sebagai calon ketua umum.

Ada 11 posisi wakil ketua umum, salah satunya diisi Bambang Soesatyo.

Perebutan kursi ketua umum Golkar pasca Soeharto ialah pertarungan antara pendukung pemerintah dan oposisi yang ditopang kekuatan finansial mumpuni.

Politikus Golkar mengatakan, seharusnya Airlangga tidak melakukan perubahan struktur menjelang Munas Golkar karena berpotensi membuat kericuhan di tubuh partai. 

Airlangga mengatakan bahwa pemilihan jumlah menteri di kabinetnya sesuai dengan hak prerogatif presiden. Sehingga Partai Golkar hanya tinggal menyesuaikan saja.

Ketua DPR Bambang Soesatyo akan mendatangi beberapa senior dan dewan pembina Partai Golkar dalam hal meminta restu pencalonan Ketua Umum Golkar.

Menurut Ketua Koordinator Bidang Kepartaian DPP Partai Golkar surat itu hanya meminta evaluasi kegiatan dan program yang telah dilaksanakan seperti biasa, contohnya Pilpres dan Pileg 2019 serta bukan meminta evaluasi terhadap hasil kepemimpinan Airlangga Hartarto.

Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan, jika terpilih menjadi Ketum Golkar, dirinya akan membawa perubahan di tubuh partai pohon beringin tersebut.

Yorrys Raweyai mengklaim ada suara dari kader Golkar di daerah yang ingin mempercepat pergantian kepemimpinan.

Politikus Partai Golkar, Bambang Soesatyo mengakui telah bertemu dengan beberapa senior partainya untuk membicarakan terkait pencalonan ketua umum.

Politikus senior Partai Golkar menganggap kepemimpinan Airlangga Hartarto di partai tidaklah maksimal, salah satunya karena merangkap dua jabatan.

Ketua umum dari sembilan parpol pengusung Joko Widodo-Ma'ruf Amin membahas soal penguatan isu daerah jelang Debat Capres-Cawapres Pilpres 2019.

Kalla berharap ke depannya Golkar harus menjadi partai solid jika ingin menang dalam Pemilu.

Jokowi sempat menyatakan tidak ingin ada menteri yang merangkap sebagai ketua umum partai.

Menurut Priyo, penetapan ketua umum Golkar tidak bisa dilakukan dalam rapat pleno, melainkan harus melalui mekanisme Munas atau Munaslub.

"Jadi supaya kalau bisa ya secepatnya bisa ada Munaslub untuk pergantian pimpinan ini, dengar- dengar mungkin minggu ketiga daripada bulan Desember ini (Munaslub diadakan)," ujar Titiek Soeharto.

Namun, Agung enggan menyebutkan nama jagoannya tersebut kepada awak media.

Azis menganggap wajar bila namanya disebut dalam bursa calon ketua umum Golkar.

Kalla berharap Partai Golkar bisa segera melaksanakan Munaslub demi menyelamatkan partai yang elektabitasnya semakin merosot akibat kasus hukum Novanto.