Indeks Kenaikan Iuran Bpjs Kesehatan

Sikap pemerintahan Jokowi yang abai pada karhutla hingga serampangan memutus internet di Papua terbukti melanggar hukum.

Sebelum menaikkan iuran dan mengguyur uang, pemerintah semestinya mengevaluasi direksi BPJS Kesehatan.

Askolani menyatakan kenaikan iuran ini ditujukan untuk menjaga pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap bisa bertahan.

Pemerintah dinilai tidak adil dengan menaikkan iuran BPJS Kesehatan sementara situasi nasional tidak menentu di tengah krisis pandemi COVID-19.

Partai Demokrat mengkritik langkah Presiden Joko Widodo dalam meneken Perpres 64/2020 soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Menaikkan iuran BPJS Kesehatan di kala pandemi COVID-19 menurut Saleh Daulay sangatlah tidak tepat dilakukan Presiden Jokowi.

Puan dan anggota DPR berseberangan pendapat dalam rapat gabungan terkait kenaikan BPJS Kesehatan.

Penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan karena ada data ganda kepesertaan.

Peserta BPJS Kesehatan yang turun kelas terus terjadi setelah iuran dinaikkan 100 persen per 1 Januari 2020.

Sejumlah peserta BPJS memilih turun kelas karena terbeban dengan tarif iuran yang baru.

Pemerintah akhirnya merilis Perpres Nomor 82 Tahun 2018 yang mengatur kenaikan iuran JKN yang dikelola BPJS Kesehatan.

Iuran BPJS Kesehatan diusulkan naik mulai Januari 2020.

Sri Mulyani menganggap postur anggaran 2020 sudah menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat kurang mampu

Daftar kenaikan iuran BPJS Kesehatan Kelas I, II, dan III yang diusulkan Sri Mulyani dan akan diteken Jokowi pekan ini.