Indeks Kemenkeu

Kemenag mengaku terus mengupayakan realisasi Dana Abadi Pesantren.

Kemenkeu telah menyalurkan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) senilai Rp21,33 triliun hingga kuartal III-2022.

Koalisi Food Policy mendorong Kementerian Keuangan (Kemenkeu) segera menetapkan cukai untuk minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).

Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penerimaan negara tidak hanya mengandalkan tingginya harga komoditas.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah mencapai Rp7.236,61 triliun terhadap PDB hingga akhir Agustus 2022.

Pemerintah saat ini sedang menggodok aturan teknis pajak karbon sebelum nantinya diterapkan.

Realisasi Program Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) mencapai Rp214,9 triliun hingga per 16 September 2022.

Sri Mulyani Indrawati memperkirakan, ekonomi global tahun depan akan jatuh ke dalam jurang resesi.

Kemenkeu telah mengantongi penerimaan sebesar Rp126,73 miliar dari hasil pajak kripto hingga Agustus 2022.

Sri Mulyani Indrawati mencatat, penerimaan pajak penghasilan (PPh) dari layanan pinjaman online (pinjol) mencapai Rp107,25 miliar hingga Agustus 2022.

Sri Mulyani mengatakan, kepemilikan Surat Berharga Negara (SBN) di Indonesia kini kian didominasi oleh investor domestik.

Sri Mulyani Indrawati mencatat, jumlah simpanan dana pemerintah daerah (Pemda) ada di perbankan mencapai Rp203,42 triliun hingga akhir Agustus 2022.

Sri Mulyani Indrawati mencatat, realisasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) telah disalurkan sebesar Rp6,2 triliun.

Kemenkeu menyiapkan anggaran sebesar Rp156,4 triliun tahun depan dalam rangka pembayaran manfaat pensiun termasuk pensiun ke-13 dan THR.

Kemenkeu menyiapkan dana Rp95 triliun untuk ketahanan pangan. Dana ini akan digunakan mendorong ketersediaan, akses hingga peningkatan kualitas pangan.

Astera Primanto Bhakti menyebut, masih terdapat 40 pemda yang belum melaporkan penganggaran belanja wajibnya sebesar 2 persen kepada pemerintah pusat.

Pemerintah pusat sepenuhnya menyerahkan pemda mengatur penggunaan DTU 2 persen untuk bantuan sosial termasuk untuk ojol di daerahnya masing-masing.

Kemenkeu mencatat, sebanyak 125 daerah akan mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) berdasarkan kinerja tahun berjalan 2022.

Encep Sudarwan mengatakan, jumlah Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) aktif yang diurus oleh PUPN sebanyak 45.524 berkas senilai Rp170,23 triliun.

Kemenkeu mengeluarkan sejumlah insentif untuk mendorong penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB).