Indeks Kasus Korupsi Bakamla

TNI sebagai institusi yang berperan dalam menjaga kedaulatan negara, perlu kooperatif dan proaktif dalam mengimplementasikan putusan MK.

KPK merampungkan berkas penyidikan kasus dugaan suap anggaran proyek Bakamla RI dengan tersangka korporasi, PT Merial Esa.

KPK menetapkan tiga tersangka kasus korupsi proyek pengadaan di Bakamla RI. Satu tersangka lain di kasus yang sama ditangani oleh Polisi Militer Angkatan Laut (AL).  

KPK memanggil Direktur Utama PT Putra Pratama Unggul Lines, H Muhammad Rusmin atas kasus suap pengadaan satelit monitoring dan drone di Bakamla, Senin (29/7/2019).

KPK memanggil pihak swasta bernama Atras Mafazi dalam kasus korupsi pembahasan RKA K/L dalam APBN-P TA 2016 di Bakamla sebagai saksi untuk tersangka Erwin Sya'af Arief (EA).

"Dalam proses penyidikan dengan tersangka korporasi PT ME, KPK telah membekukan uang sekitar Rp60 miliar yang berada di rekening yang terkait dengan PT ME".

Penetapan tersangka PT Merial Esa dilakukan sebagai pengembangan perkara Satelit Monitoring Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI dengan terdakwa Fayakhun Andriadi.

KPK mengagendakan pemeriksaan terhadap terpidana korupsi Muhammad Adami Okta, karyawan PT Merial Esa, Selasa (19/2/2019).

"Saat itu pimpinan Komisi I TBH [TB Hasanuddin] dan kita satu meja, kemudian TBH sampaikan nanti kita akan suport Bakamla," kata Fayakhun.

Jaksa KPK akan mengkonfrontir pernyataan keponakan Setnov, Irvanto Hendra Pambudi dengan staf Fayakhun, Agus Gunawan.

Jaksa juga menghadirkan Kepala Bakamla Arie Soedewo dan Irvanto Hendra Pambudi Cahyo sebagai saksi dalam persidangan terhadap terdakwa Fayakhun.

Pelimpahan berkas tersangka kasus korupsi Bakamla, Fayakhun Andriadi, setelah KPK memeriksa sekitar 28 saksi.