Indeks Kartu Indonesia Pintar

Larangan menerima bantuan lain dari pemerintah pusat dan daerah yang ada dalam salah satu pasal di Pergub sebelumnya dihilangkan.

Kartu Indonesia Pintar adalah penunjang program wajib belajar. Selama ini, tingginya biaya langsung (iuran, buku, seragam, dan alat tulis) maupun biaya tak langsung (ongkos transportasi, biaya kursus, uang saku) kerap jadi alasan para peserta didik tidak melanjutkan sekolah.

Presiden berpesan, KIP digunakan untuk membeli barang-barang yang berkaitan dengan sekolah dan pendidikan.

Secara simbolis Jokowi menyerahkan KIP di SMPN 2 Kota Tasikmalaya bagi 1500 siswa.

Presiden Joko Widodo akan melakukan kunjungan kerja di Malang dan Boyolali-Solo pada 24-26 Mei 2017.

Sebanyak 395 KIP dibagikan kepada anak-anak di sekitar Kabupaten Tanah Bumbu yang dapat digunakan untuk melanjutkan sekolah.

Ternyata, berdasar data pemerintah, masih ada setidaknya 4,1 juta anak di Indonesia yang tidak bersekolah.

Presiden Jokowi menunjukkan beberapa kartu bantuan sosial nontunai, seperti Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat kepada Melinda Gates.

Pada peresmian PLBN Terpadu Aruk, Presiden Jokowi membagikan 439 KIP dari total penerima KIP di Sambas sebanyak 1.034 penerima, KIS untuk 40 keluarga, 475 PMT dan 359 PKH dari total 8740 keluarga.

Presiden Joko Widodo hadiri pembukaan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (Rembuknas) 2017 dan membagikan 2.844 Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada anak yatim piatu dari sejumlah panti asuhan di kawasan Jabodetabek, di JIExpo, Jakarta.

Dua kartu sakti program pendidikan sejatinya memiliki spirit yang sama, hanya berbeda cakupan, besaran dana, serta kegunaannya. Tapi mengapa warga Jakarta lebih memilih KJP?

Jumlah penerima KIP secara keseluruhan mencapai 17,9 juta penerima manfaat.

Pada akhir Agustus, Mendikbud Muhadjir Effendy akan menuntaskan pencairan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Dalam prosesnya, terjadi keterlambatan pencairan dana KIP karena tidak sinkronnya data yang ada di Kementerian Sosial dan data Dapodik.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi menghimbau agar para sekretaris daerah (Sekda) provinsi proaktif melakukan inventarisasi dan melaporkan permasalahan yang terjadi di daerah supaya membantu pemerintah pusat mempercepat program pembangunan.