Indeks Guru

Mendikbud mengimbau supaya para guru dapat meningkatkan kinerjanya melalui keikutsertaan dalam Poseni PGRI.

PGRI mendesak pemerintah untuk membuat undang-undang perlindungan profesi guru. Selain itu, PGRI juga meminta para penegak hukum mengutamakan proses musyawarah jika terjadi pelanggaran etika profesi.

Ibu Guru Nurlaila adalah salah satu guru SMP 56 yang paling keras melakukan perlawanan terhadap upaya ruislag atau tukar guling bangunan sekolah yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Tata Disantra, anak perusahaan Abdul Latief Corporation, pada tahun 2000.

Sudah lebih dari 10 tahun Ibu Guru Nurlaila (57) terlunta-lunta. Upayanya memperjuangkan SMP 56 tidak berubah manis. Ia terpaksa berurusan dengan pengadilan, tidak bisa lagi mengajar, dan gajinya tak kunjung diberikan. Kini, ia harus hidup dalam kesengsaraan karena kegigihannya.

Kemendikbud berencana mencairkan tunjangan-tunjangan bagi para guru pada akhir Juni 2016. Pencairan ini merupakan tahap kedua setelah sebelumnya pada April 2016 lalu. Namun, masih ada kemungkinan keterlambatan akibat permasalahan administrasi.

Wapres Jusuf Kalla menilai, guru sebagai kunci kecerdasan bangsa haruslah berkualitas, sehingga proses seleksi seorang guru tidak bisa disamakan dengan seleksi pegawai negeri lainnya. JK juga menyinggung mengenai penumpukan guru di perkotaan, dan kurangnya tenaga pengajar di pedesaan.

Guru kini menjadi salah satu profesi yang menarik kaum muda. Bukan semata-mata karena perbaikan kesejahteraan, melainkan ada panggilan hati untuk mengabdi. Semangat baru yang harus terus dipupuk. Dari data temuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2015, demografi guru di Indonesia menunjukkan data yang cukup mengejutkan. Kini, semakin banyak anak muda yang berprofesi jadi guru.

Hanan Al Hroub, seorang pengajar di sekolah Palestina meraih penghargaan pendidikan dalam Penghargaan Guru Sedunia (Global Teacher Prize) tahun 2016 yang dibentuk oleh badan amal Yayasan Varkey

Ribuan guru honorer berdemonstrasi menuntut diangkat jadi PNS. Namun, pemerintah terbatasi hukum dan anggaran. Ada tiga alternatif terkait persoalan guru honorer. Yaitu guru yang memenuhi syarat, harus diangkat jadi PNS. jika tidak memenuhi persyaratan jadi PNS guru honorer harus disertifikasi sehingga bisa mendapat tunjangan profesi guru. dan jika tidak memenuhi persyaratan sertifikasi, maka gaji sesuai UMK/UMP.