Indeks Gamawan Fauzi

Para anggota Pansus Hak Angket menegaskan bahwa pemanggilan Gamawan bukanlah upaya untuk menyerang Agus Rahardjo secara pribadi.

"Adapun mengenai aliran uang kepada Gamawan Fauzi sejumlah 4,5 juta dolar AS selain dibuktikan berdasarkan keterangan saksi M Nazaruddin juga didukung dengan keterangan Diah Anggraini," kata JPU KPK.

Menteri Dalam Negeri 2009-2014 Gamawan Fauzi kembali diperiksa KPK sebagai saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi proyek e-KTP.

Pengusaha teman dekat Gamawan Fauzi, Afdal Noverman mengklaim pernah memberikan pinjaman Rp1,5 miliar kepada mantan Mendagri itu untuk membeli tanah, biaya berobat dan membuka usaha peternakan.

Nazaruddin kembali buka suara soal proyek e-KTP. Mantan Mendagri Gamawan Fauzi, ia sebut meminta jatah duit proyek e-KTP. Totalnya lebih dari 4 juta dolar AS.

Dalam keterangan di persidangan kasus korupsi e-KTP, mantan Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan Komisi II DPR RI periode 2009-2014 mengusulkan perubahan sumber anggaran proyek pengadaan e-KTP.

Pemenang Bung Hatta Award pun tersangkut, lagi-lagi Hambalang connection pun terbawa.

Megakorupsi e-KTP menyerat nama-nama besar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi pada Kamis (20/10/2016) untuk dimintai keterangan terkait kasus korupsi pengadaan e-KTP di Kementerian Dalam Negeri. Dalam kasus yang merugikan negara sebesar Rp2 triliun itu, KPK sebelumnya pada 12 Oktober silam telah memeriksa mantan Mendagri periode 2009-2014 itu.

Gamawan Fauzi diperiksa terkait kasus pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional.

KPK memeriksa Gamawan Fauzi sebagai saksi terkait kasus korupsi dalam pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (E-KTP) 2011-2012 di Kementerian Dalam Negeri.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan paket penerapan e-KTP atau KTP elektronik 2011-2012 di Kementerian Dalam Negeri. KPK menduga negara dirugikan senilai Rp2 triliun. Untuk mengungkap kasus tersebut, KPK dikabarkan memeriksa mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi sebagai saksi.