Indeks Fraksi Pdip

Dorongan menaikkan angka parliamentary threshold lebih dari 4 persen memunculkan kesan adanya kartelisasi politik.

Utut menyoroti masih adanya kendala teknis dalam pelaksanaan program yang ada, salah satunya program Makan Bergizi Gratis (MBG).

PDIP menilai apa yang dilakukan Sadarestuwati dan Deddy Sitorus harus jadi pelajaran agar pejabat publik berhati-hati dalam bertindak dan berpendapat.

Mufti Aimah Nurul Anam kesal dengan langkah Apple yang meminta tax holiday 50 tahun, tapi cuma berinvestasi 10 juta dolar AS ke Indonesia.

Misalkan PDIP akhirnya memilih menjadi oposisi, apakah dominasinya sebagai pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) akan cukup menjadi penyeimbang pemerintah?

Kendati demikian, susunan komisi masih menunggu jumlah kementerian di kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.

Anggota Fraksi PDIP DPR RI, M Nurdin, menegaskan revisi UU Pilkada seharusnya sejalan dengan putusan MK soal syarat usia serta batas ambang pencalonan.

Menurut TB Hasanuddin perubahan nama Wantimpres ke Dewan Pertimbangan Agung (DPA) tak berpengaruh ke tugas dan fungsinya.

Puan Maharani sedang kunjungan kerja ke Paris. Utut Adianto dan Bambang Pacul turut absen. Yang hadir di antaranya Eriko Sotarduga dan Adian Napitupulu.

Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP, Trimedya Pandjaitan, mempertanyakan ketidakhadiran Kapolri Listyo Sigit Prabowo dalam rapat soal pengamanan Pemilu 2024.

Fraksi Golkar belum menemukan indikasi adanya ketidaknetralan TNI menjelang Pilpres, Pileg, dan Pilkada 2024.

Hakim Konstitusi Guntur Hamzah menilai perbedaan pandangan di DPR saat ada gugatan undang-undang semestinya tak terjadi, karena posisinya sebagai perumus.

Kecuali PDIP, fraksi-fraksi di DPR RI yang ikut teken merasa resah bila sistem pemilu harus berubah dari proporsional terbuka menjadi tertutup.

Ketua Fraksi PDIP DPR, Utut Adianto mengklaim, pergantian jabatan Johan Budi merupakan rotasi biasa.

Posisi Ganjar akan makin sulit dengan keberadaan Dewan Kolonel yang mendorong Puan Maharani menjadi capres, apalagi Ganjar sudah dipinggirkan DPP PDIP.

Dewan Kolonel sudah dibentuk sejak tiga bulan lalu oleh para anggota Fraksi PDIP di DPR demi mendukung Puan Maharani maju jadi capres.

Walaupun berusaha mendorong Puan Maharani sebagai calon presiden, Trimed menyerahkan sepenuhnya usulan tersebut kepada Ketua Umum megawati Soekarnoputri.

Dewan Kolonel akan membuat 'wangi' nama Puan Maharani tak hanya di tingkat komisi DPR, tetapi juga di daerah pemilihan seluruh legislator PDIP.

PDIP menilai Effendi Simbolon perlu mendapat hak imunitas karena ucapannya soal TNI seperti gerombolan disampaikan saat rapat kerja Komisi I.

Politikus PDIP Rahmad Handoyo akan meminta penjelasan IDI soal pemecatan Terawan dalam rapat Komisi IX DPR.