Indeks Dinas Pertamanan Dan Pemakaman
Pemprov DKI Ajukan Lagi Pembelian Lahan Eks Kedubes Inggris
Pembelian ini sempat batal di era mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
Kadis Kehutanan Sebut Jakarta Kekurangan Lahan Makam Strategis
Kepala DKPP DKI Jakarta Djafar Muchlisin mengatakan, saat ini ibu kota kekurangan lahan pemakaman strategis.
Pejabat DKI Akui Perbedaan Taman Maju Bersama dan RPTRA Belum Jelas
Pemprov DKI Jakarta saat ini sedang mematangkan pembahasan konsep Taman Maju Bersama.
Tiada Hari Libur bagi Kematian
Mereka bekerja dengan dedikasi. Melihat mayat hancur, menangani jenazah berjam-jam, mengantar dan menjemput korban kematian dari lokasi kejadian hingga ke rumah almarhum. Karena merekalah, sebagian urusan hidup kita dipermudah.
Membisniskan Kematian
Jumlah orang yang meninggal tak lagi sebanding dengan luas lahan pemakaman. Bisnis pun hadir memanfaatkan fenomena ini. Hasilnya, kematian yang semakin mahal.
"Makam Fiktif Dijual Rp3 juta sampai Rp7 juta"
Bisnis makam fiktif telah membuat Dinas Pertamanan dan Pemakaman (DPP) DKI Jakarta melakukan penyisiran di seluruh Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang berjumlah 76 tempat. Dari 399 makam yang diduga fiktif, sebanyak 255 makam telah ditertibkan.
Nisan Tanpa Nama di Jakarta
Dalam film dokumenter yang dibuat oleh Ucu Agustin berjudul “Kematian” di Jakarta, terungkap ada 110 kematian setiap hari. Hampir 10 persen di antaranya adalah mayat temuan yang tak dikenal. Mayat-mayat tanpa identitas ini biasa disebut dengan tunawan. Seringkali mereka berakhir di pemakaman seadanya dan dikubur dengan nisan tanpa nama.
Ahok akan Laporkan Oknum Pembuat Makam Fiktif
Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta menemukan sebanyak 80 makam fiktif di beberapa TPU. Menanggapi temuan itu, Gubernur DKI Jakarta akan menindak tegas para pelaku pembuat makam-makam fiktif. Tidak hanya memecat oknum petugas yang terlibat, Ahok juga akan melaporkan mereka ke kepolisian.
Ahok Ancam Pecat Semua Dinas Pertamanan
Rencana Pemerintah Daerah DKI Jakarta mengambil alih lahan eks Kedutaan Besar Inggris di dekat Bundaran Hotel Indonesia belum dapat segera terealisasikan karena lahan itu belum dibayar oleh Dinas Pertamanan dan Pemakaman.