Indeks Bupati Klaten Sri Hartini

Agak sulit menjerat Bupati Klaten Sri Mulyani karena saat ini ia belum menjadi calon tetap dan belum masuk masa kampanye.

Bupati nonaktif Klaten, Jawa Tengah, Sri Hartini dituntut 12 tahun penjara dalam kasus suap jual beli jabatan dan potongan fee atas dana bantuan keuangan desa di Kabupaten Klaten.

Bupati Sri Hartini menentukan besaran uang syukuran untuk posisi kepala bagian sebesar Rp200 juta dan kepala seksi sebesar Rp30 juta.

Penyidik KPK mengendus sumber dana lain, yakni di luar suap promosi jabatan di lingkungan Pemkab Klaten, di kasus korupsi Bupati Klaten non-aktif, Sri Hartini.  

KPK masih mengkaji keseriusan mantan Bupati Klaten, Sri Hartini yang mengajukan diri menjadi Justice Collaborator.

KPK menyatakan, saat ini ada 10 provinsi yang menjadi zona merah praktik rente kekuasaan, yakni Banten, Papua, Papua Barat, Sumatera Utara, NTT, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah dan Riau.

Gaji ribuan pegawai Pemkab Klaten hingga saat ini belum dibayarkan karena masih menunggu keputusan pemerintah pascapenangkapan Bupati Sri Hartini.

Ada 8 orang yang diamankan dari OTT KPK di Klaten, termasuk Sri Hartini yang tidak lain adalah Bupati Klaten.