Indeks 30 Persen Keterwakilan Perempuan

MK menyatakan KPU dapat mengugurkan kepesertaan parpol dalam pemilu di satu daerah pemilihan bila syarat unsur keterwakilan perempuan tidak terpenuhi. 

Dari sisi sistem hukum, regulasi yang ada belum menjamin kesetaraan gender di DPR secara operasional.

Bawaslu memerintahkan KPU melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara prosedur dan mekanisme pada tahapan pencalonan anggota DPR RI.

Perlu ada uji publik terhadap kompetensi caleg yang maju dalam Pemilu 2024, termasuk caleg perempuan.

KSP sebut pemerintah komitmen dukung pemenuhan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% sebagaimana amanat UU Pemilu.

580 bakal caleg PKS akan berlaga di 84 daerah pemilihan (dapil). Dari jumlah itu ada 280 bacaleg perempuan atau 35,9 persen.

Feri sebut percuma aturan konstitusi telah dibuat sedemikian rupa, tapi parpol tak mengimplementasikan dalam kebijakan internal partai.