Perseteruan Soal Penjualan Saham Perusahaan Bir Pemprov DKI

Oleh: Aqwam Fiazmi Hanifan - 4 Mei 2017
Dibaca Normal 1 menit
Ahok dan Djarot menilai pelepasan saham Pemprov DKI di perusahaan bir Delta Jakarta adalah tidak bijak. Namun, Anies-Sandi tetap berpendapat sebaliknya dan tetap pada niatan mereka untuk melepas saham Delta Jakarta.
tirto.id - Gaduh-gaduh soal kepemilikan saham Pemrov DKI Jakarta di PT Delta Jakarta selaku perusahaan produsen bir kembali mencuat. Wakil Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat, mengatakan pihaknya tak akan melepas saham Pemprov DKI di PT Delta Djakarta. Djarot menilai, Delta Jakarta memberikan pemasukan yang lumayan signifikan untuk APBD.

"(Kalau Anies-Sandi) terserah nanti, kalau kami ya tidak. Karena cukup menguntungkan, meskipun itu memproduksi bir," ungkapnya di Balai Kota, Jakarta, Kamis (4/5/2017). Ucapan ini menanggapi rencana calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta terpilih Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang akan menarik saham tersebut setelah resmi menjabat.

Djarot juga menilai alasan pelepasan saham karena perusahaan memroduksi minuman beralkohol tidak tepat. "Bagaimanapun juga, jika dijual, kan bir tetap berproduksi, ya enggak? Sebetulnya yang harus kita awasi adalah justru minuman keras yg tidak ada izin. Itu yang sering menimbulkan orang mati. Oplosan," kata dia.

Menurutnya, pemasukan ke APBD dari PT Delta Djakarta adalah sah seperti halnya BUMD lain seperti Jakarta Propertindo, Bank DKI dan sebagainya Selain itu, PT Delta Djakarta juga termasuk perusahan yang keuangannya baik dibandingkan perusahaan-perusahan lainnya yang telah dijual.

"Dibandingkan BUMD yang lain PT Delta Djakarta termasuk yang paling baik daripada misalnya ada yang harus dijual terlebih dahulu. Kalau Delta termasuk yang baik dan untuk pendapatan BUMD cukup signifikan," ungkapnya.

Beberapa waktu lalu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) juga menanggapi rencana pelepasan saham tersebut. Seperti halnya Djarot, ia mengatakan bahwa perusahaan tersebut sangat menguntungkan. Namun, ia juga mempersilakan jika ada yang hendak menjual sahamnya dan menyarankan untuk lelang terbuka agar pembeli jelas.

Ahok bahkan mengkritik keras rencana penjualan saham tersebut. Kata dia, penjualan saham di perusahaan bir itu mestinya tidak semata didasarkan pertimbangan agama. "Kalau kampanye mau jual agama silakan. Tapi kalau Anda masuk ke pemerintahan, Anda tidak bisa bikin aturan hanya dengan pertimbangan agama," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (26/4).

"Kita ini kan bukan negara syariat agama. Saya tegaskan berkali-kali, ini negara Pancasila. Kalau cuma karena enggak boleh (punya saham di perusahaan) produsen bir, ya enggak bisa," kata Ahok.

Ia menjelaskan, PT Delta Djakarta merupakan perusahaan lama sejak tahun 70-an, tepatnya sejak era kepemimpinan mantan Gubernur Ali Sadikin. Dan saat ini Pemprov DKI merupakan pemilik saham terbesar di emiten industri minuman berakohol tersebut. Saham tersebut sebesar 26,25 persen yang merupakan gabungan antara 23,34 persen saham Pemprov DKI dan 2,91 persen milik Badan Pengelola Investasi dan Penyertaan Modal Jakarta.

Jawaban keras Ahok ini untuk menanggapi ucapan Sandiaga yang mengatakan kepemilikan saham di perusahaan bir ini aneh karena tidak ada sangkut pautnya dengan kebutuhan warga Jakarta.

"Tidak esensial sebuah pemerintah provinsi memiliki saham di perusahaan yang tidak memiliki kepentingan terhadap hajat hidup orang banyak," ujar Sandiaga di Tebet, Jakarta Selatan 24 April lalu.

Rencana pelepasan saham itu telah dibahas bersama Anies, dan akan mereka realisasikan setelah dilantik kelak.

PT Delta Djakarta adalah perusahaan yang memang fokus memproduksi dan distribusi beberapa merek bir, produk mereka diantaranya adalah Anker Bir, Anker Stout, Carlsberg, San Miguel Pale Pilsener, San Mig Light, San Miguel Cerveza Negra dan Kuda Putih.

PT Delta Djakarta saat ini berstatus terbuka dan terdaftar di bursa efek dengan kode DLTA. Dengan kepemilikan hampir 30 persen, otomatis pemprov DKI berhak menempatkan orang mereka di jajaran direksi dan komisaris.

Berdasarkan informasi perusahaan, Pemprov DKI memasukkan dua pejabat penting sebagai petinggi PT Delta Djakarta. Mereka adalah Kepala Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (BAPD) Michael Rolandi Cesnantara Brata sebagai Komisaris Utama dan Jeje Nurjaman Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta yang diberi jabatan Komisaris Independen. Berdasarkan laporan keuangan PT Delta Djakarta tahun 2016, perseroan mencatatkan laba bersih Rp254 miliar.

Baca juga artikel terkait ANIES-SANDIAGA atau tulisan menarik lainnya Aqwam Fiazmi Hanifan
(tirto.id - Politik)

Reporter: Hendra Friana
Penulis: Aqwam Fiazmi Hanifan
Editor: Aqwam Fiazmi Hanifan