MPR Minta Pemerintah Jalankan Rekomendasi KPK soal Kartu Prakerja

Reporter: - 20 Juni 2020
Dibaca Normal 1 menit
MPR meminta pemerintah mengikuti rekomendasi KPK soal Kartu Prakerja.
tirto.id - Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid meminta pemerintah menjalankan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Kartu Prakerja, salah satu proyek yang termasuk bantuan sosial selama pandemi COVID-19.

"Kalau rekomendasi KPK itu diabaikan, dapat menambah kecurigaan publik," kata Jazilul, Sabtu (20/6/2020), dikutip dari Antara.

KPK merekomendasikan pemerintah menyerahkan pelaksanaan Kartu Prakerja kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) serta melibatkan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Jazilul bilang rekomendasi ini tepat belaka.

"Apabila dialihkan kepada Kemenaker dan BNSP, itu juga merupakan bagian dari ranah eksekutif. Dan kita semua juga akan mengawasi kinerjanya," ujarnya.

Rekomendasi disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di kantornya, Jakarta, Kamis (18/6/2020) lalu. Selain rekomendasi, ia menjabarkan sejumlah permasalahan terkait Kartu Prakerja.

Ia menyebut "terdapat konflik kepentingan pada 5 dari 8 platform digital dengan lembaga penyedia pelatihan."

Peran platform digital sebenarnya terbatas pada kurasi, marketplace, dan memberikan laporan kepada pelaksana program. Namun kenyataannya mereka juga juga ikut menyelenggarakan pelatihan baik di platform sendiri maupun pihak lain. Konflik kepentingan muncul karena platform tersebut bakal memantau dan melaporkan diri sendiri--jadi tak objektif.

Alexander menyebutkan 250 dari 1.895 pelatihan milik Lembaga Penyedia Pelatihan memiliki konflik kepentingan dengan platform digital.

"Platform digital tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan Lembaga Penyedia Pelatihan. Dengan demikian, 250 pelatihan yang terindikasi harus dihentikan penyediaannya," kata Alexander.

Metode pelaksanaan pelatihan secara daring juga bermasalah, kata Alexander, sebab itu memungkinkan munculnya pelatihan fiktif atau tidak efektif karena satu arah, sehingga pada akhirnya merugikan keuangan negara.

Masalah lain, lembaga pelatihan sudah menerbitkan sertifikat meskipun peserta belum menyelesaikan keseluruhan pelatihan. Materi pelatihan pun dianggap tidak memadai. Pelatihan yang memenuhi syarat hanya 13 persen.

Dari 1.895 pelatihan, KPK menemukan 327 pelatihan tersedia di internet secara gratis. "89 persen dari pelatihan tersedia di internet dan tidak berbayar. termasuk di laman prakerja.org," ujar Alexander.

Prakerja org adalah gerakan 'tandingan' dari masyarakat sipil terhadap Kartu Prakerja. Mereka juga menyelenggarakan pelatihan, tapi semuanya gratis.

Saat ini pemerintah tengah mengevaluasi pelaksanaan Kartu Prakerja. Insentif bagi peserta ditunda, pun dengan pembukaan gelombang IV.


Baca juga artikel terkait KARTU PRAKERJA atau tulisan menarik lainnya
(tirto.id - Sosial Budaya)

Sumber: Antara
Editor: Rio Apinino
DarkLight