Mengapa Anak Muda Thailand Berani Menuntut Reformasi Monarki?

Anak-anak sekolah dan pendukung pengunjuk rasa pro-demokrasi, memajang plakat saat rapat umum di persimpangan utama di sebelah Kedutaan Besar Jerman di pusat Bangkok (26/10/2020). AP/Gemunu Amarasinghe
Oleh: Tyson Tirta - 30 Oktober 2020
Dibaca Normal 3 menit
Muak dengan pemerintahan militer Prayuth Chan-Ocha, mahasiswa Thailand lakukan demonstrasi. Berani melanggar Lese-Majeste dan menuntut reformasi monarki.
Tapi Danai sempat bertengkar dengan ayahnya saat mereka sedang di bioskop. Danai menolak berdiri ketika lagu kebangsaan diputar sebelum film dimulai. Ketika orang-orang di sekitarnya memandang sinis, barulah dia berdiri menuruti kebiasaan umum yang berlaku.

Pakorn, ayah Danai, adalah warga kelas menengah yang taat hukum dan ingin anaknya juga mengikuti aturan itu. Menurutnya, masalah tidak akan menghampiri jika mereka menaati aturan dan menghormati raja.

Kini, selang dua tahun sejak pertengkaran itu, Tapi Danai telah berusia sembilan belas tahun dan terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Hukum di sebuah universitas. Belum lama ini dia bergabung dengan puluhan ribu demonstran anti monarki yang turun ke jalan. Mereka menuntut reformasi monarki.

Pakorn tentu saja tidak setuju pada demonstrasi semacam itu. Dia juga menyalahkan dosen-dosen di Thailand yang justru membawa pengaruh buruk pada mahasiswanya.

"Dalam masyarakat Thailand ada kelompok orang-orang garis keras yang anti-royalis. Selain itu, internet dan media sosial terus menyebarkan informasi yang menyesatkan dan berita palsu. Anak muda menyerap dengan cepat tanpa filter," katanya.

Sejak dini, anak-anak di Thailand telah dijejali doktrin bahwa menentang raja adalah sebuah dosa. Tapi, sebagaimana pengalaman keluarga Pakorn itu, doktrin itu kini telah melapuk. Anak-anak muda Thailand kini dengan berani menggelar rangkaian demonstrasi menuntut reformasi monarki.

Mahasiswa Bergerak

Pangkalnya adalah pemberangusan Future Forward Party (FFP) yang vokal menentang Perdana Menteri Prayuth Chan-Ocha. Dia naik kuasa melalui kudeta militer pada 2014. Setelah pemilu tahun lalu, Chan-Ocha terpilih kembali sebagai perdana menteri dan melanggengkan pemerintahan militer di Thailand.


Sementara itu, FFP adalah partai pro-demokrasi yang memperoleh jatah kursi terbanyak ketiga di parlemen Thailand. FFP terkenal vokal terhadap Perdana Menteri Chan-Ocha dan begitu populer di kalangan anak muda Thailand. Namun, Pengadilan Thailand memutuskan FFP terbukti menerima dana ilegal dan kerena itu harus dibubarkan.

BBC melaporkan, pemberangusan FFP pada Februari 2020 itu lantas memicu aksi protes dari kalangan mahasiswa dan pelajar. Demonstransi pro-demokrasi ini menuntut Chan-Ocha mundur, amandemen konstitusi, dan perlindungan hak dan keamanan aktivis. Anak muda Thailand bahkan mengambil langkah lebih jauh dengan demonstrasi menuntut reformasi monarki pada 3 Agustus lalu.

“Dalam beberapa bulan terakhir aksi mereka meluas pada seruan pembatasan kekuasaan Raja Vajiralongkorn, yang sekarang menghabiskan sebagian besar waktunya di luar negeri,” tulis BBC.

Aksi-aksi protes itu mendapat hadangan keras dari loyalis Perdana Menteri Chan-Ocha, terutama dari pihak militer. Dan lagi, tuntutan reformasi monarki itu terbilang sangat radikal karena melawan Lèse-Majesté--hukum yang melarang rakyat Thailand melakukan penghinaan terhadap kerajaan.

Lese-Majeste di Thailand menempatkan raja dan anggota kerajaan di atas segalanya. Siapa pun dilarang menghina, mengancam, atau menuduh raja untuk urusan apa pun. Seseorang yang melanggarnya akan menghadapi tuntutan hingga 15 tahun penjara.

“Akan tetapi, tiada definisi yang jelas tentang hinaan terhadap kerajaan. Delik aduan Lese Majeste bisa disampaikan siapa saja dan terhadap siapa saja. Setiap delik aduan itu harus diselidiki secara formal oleh kepolisian,” tulis BBC.


Pada 2012, misalnya, pemilik sebuah toko diseret ke pengadilan karena menjual beberapa materi yang didapat dari Wikileaks dan beberapa dvd dari kantor berita Australia yang menyiarkan dokumenter tentang keluarga kerajaan. Jurnalis Andrew Macgregor Marshall dalam buku Kingdom in Crisis: Thailand’s Struggle for Democracy (2014, hlm. 6) menyebut bahwa dvd itu sebenarnya hanya berisi rekaman diskusi mengenai suksesi dalam kerajaan dan komentar skeptis seseorang terhadap Raja Vajiralongkorn.

Pada 19 September, Pemerintah Thailand memutuskan menunda amandemen konstitusi. Keputusan itu lantas membuat puluhan ribu massa pro-demokrasi kembali turun ke jalan. Ketika Raja Vajiralongkorn kembali dari Jerman pada Oktober lalu, pihak militer dan kepolisian langsung mengambil langkah pengamanan dan menangkap ratusan demonstran.


Gaya Kontroversial Vajiralongkorn

Mahasiswa berani mengambil risiko melanggar hukum karena mereka muak pada tindak tanduk Raja Vajiralongkorn. Dia mungkin sangat jarang tampil di depan publik, tapi beberapa keputusan politiknya sangat kontroversial. Salah satunya adalah mendaulat diri sendiri sebagai pemegang komandan tertinggi seluruh unit militer di Bangkok—pertama kalinya dalam sejarah Thailand modern.

Semasa muda, sepak terjang Vajiralongkorn dalam dunia militer memang cukup cemerlang. Putra Raja Bhumibol Adulyadej ini pernah jadi pilot helikopter dan terlibat langsung dalam operasi militer menumpas Partai Komunis Thailand pada 1970-an. Dia juga pernah memimpin pasukan dalam konflik perbatasan dengan Kamboja.

Setelah wafatnya Raja Bhumibol pada 2016, Vajiralongkorn otomatis naik tahta. Namun, penobatannya baru dilakukan pada 2019. Semenjak itu, Vajiralongkorn justru lebih banyak menghabiskan waktunya di Eropa. Ketika aksi protes mengalami pasang naik, raja berusia 68 tahun itu sedang tinggal di wilayah Danau Starnberger, dekat kota Bayern, Jerman.


Meski memiliki villa pribadi yang mewah, Vajiralongkorn justru lebih banyak tinggal di hotel mewah Garmisch-Paternkirchen. Dia juga diketahui membawa lebih dari 100 orang pengiring kerajaan. Gayanya itu bahkan memicu protes dari pihak Jerman.

Anggota Partai Hijau Jerman Frithjof Schmidt sampai menekan Pemerintah Jerman untuk bersikap terhadap Vajiralongkorn. Dia juga meminta penjelasan atas posisi politik Jerman terhadap aksi protes yang meluas di Thailand.

Menanggapi itu, Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas menyebutkan bahwa Pemerintah Jerman tidak akan mendukung cara kerja dan gaya hidup raja Vajiralongkorn di wilayahnya.

“Pemerintah telah dengan tegas menyatakan politik terkait Thailand tak boleh dilakukan di tanah Jerman. Jerman akan selalu menentang jika tamu yang berada di negara kami, menjalankan masalah pemerintahan negaranya dari sini,” kata Menteri Maas.

Baca juga artikel terkait DEMO THAILAND atau tulisan menarik lainnya Tyson Tirta
(tirto.id - Politik)

Penulis: Tyson Tirta
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
DarkLight