Kronologi PDIP Cabut Dukungan ke Bupati Alor terkait Video Viral

Reporter: - 3 Juni 2021
Dibaca Normal 2 menit
DPP PDI Perjuangan menjelaskan kronologi pencabutan dukungan terhadap Bupati Alor, NTT Amon Djobo terkait video viral saat memarahi staf Mensos Risma.
tirto.id - DPP PDI Perjuangan mencabut rekomendasi dan dukungan terhadap Bupati Alor, Nusa Tenggara Timur, Amon Djobo. Langkah ini diambil seusai video viral Bupati Alor memarahi staf Menteri Sosial Tri Rismaharini terkait penyaluran bantuan bencana Seroja.

Anggota DPR RI asal Dapil NTT 1 Flores Lembata dan Alor Andreas Hugo Parera kepada ANTARA di Kupang, Kamis, mengatakan bahwa pencabutan dilakukan melalui Surat DPP Nomor: 2922/IN/DPP/VI/2021 ditandatangani Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun dan Sekjen Hasto Kristiyanto.

"Surat pencabutan dukungan dilakukan karena DPP PDI Perjuangan pada November 2017 sempat mengeluarkan rekomendasi dukungan kepada Amon Djobo untuk maju pada Pilkada Alor 2018," katanya.

Melalui surat pencabutan dukungan ini, DPP menginstruksikan DPC PDI Perjuangan Alor untuk berkoordinasi dengan seluruh jajaran Fraksi PDI Perjuangan di DPRD setempat untuk mengambil sikap terhadap bupati dalam proses penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Alor.

Andreas mengatakan bahwa perilaku Bupati Alor yang mengeluarkan perkataan tidak terpuji merupakan perbuatan yang tidak layak dilakukan oleh seorang pejabat pemerintahan.

“Perilaku Bupati Alor yang mencaci maki staf Menteri Sosial dianggap sangat tidak pantas dilakukan, apalagi dengan kata-kata makian yang sangat jorok disertai ancaman merupakan bentuk kekerasan verbal yang tidak pantas dilakukan seorang pejabat setingkat bupati,” tegasnya.

Sementara itu, Mensos Tri Rismaharini menjelaskan bahwa video viral Bupati Alor Amon Djobo yang marah kepada stafnya terkait penyaluran bansos Program Keluarga Harapan yang diduga diserahkan ke DPRD partai tertentu sebenarnya merupakan bantuan bencana.

Risma menyatakan bantuan ke Kabupaten Alor tersebut merupakan bantuan bencana Siklon Seroja yang melibatkan sejumlah pihak termasuk DPRD, bukan Program Keluarga Harapan (PKH),

“Saat itu Ketua DPRD (Alor) menyampaikan butuh bantuan, tapi tidak bisa (masuk). Beliau (Ketua DPRD) menawarkan, 'Bu, itu ada paket dari Bulog yang ibu bisa ganti',” kata Risma .

Risma mengatakan atas dorongan agar bantuan cepat tersalur, dia menghubungi Ketua DPRD Kabupaten Alor Enny Anggrek yang menawarkan pertolongan agar bantuan untuk korban bencana bisa cepat diterima masyarakat Alor.

Tanggapan Bupati Alor

Bupati Alor, Nusa Tenggara Timur, Amon Djobo menyatakan bahwa pencabutan dukungan PDI Perjuangan terhadap dirinya merupakan hak dari partai berlambang banteng moncong putih tersebut.

"Itu sah-sah saja, itu hak dari PDIP namun saya sangat menyesalkan hal tersebut," katanya saat menghubungi ANTARA di Kupang, Kamis (2/6/2021).

Hal ini disampaikan berkaitan pencabutan dukungan dari PDI Perjuangan terhadap dirinya pascavideo viral memarahi staf Kementerian Sosial berkaitan dengan penyaluran bantuan untuk korban bencana alam di kabupaten itu.

Bupati Alor tak menyangka bahwa PDI Perjuangan akan terpengaruh dengan rekaman video yang sebenarnya diunggah tidak secara utuh hanya mengambil saat dirinya memarahi staf Kemensos.

Ia mengaku bahwa dalam video viral itu dirinya sama sekali tak pernah menyebutkan PDI Perjuangan.

"Jadi kemarahan saya itu karena adanya tata kelola penyaluran bantuan sosial kepada korban bencana Seroja yang dilakukan Kemensos," kata dia.

Sebenarnya kasus memarahi staf Kemensos dan menyebut Menteri Sosial itu sudah terjadi sejak April lalu, kata Amon. Bahkan dirinya sudah menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada Mensos saat ke Alor beberapa waktu lalu.

Amon menyesalkan bahwa kebersamaan antara dirinya dengan PDI Perjuangan yang sudah lama terjalin dengan baik terpaksa harus terhenti.

Terkait surat pencabutan dukungan itu, Amon mengaku belum mendapatkan surat pemberitahuan resmi dari DPP PDI Perjuangan tentang pencabutan rekomendasi atau dukungan mereka terhadap bupati dua periode itu.

Meskipun dukungan dicabut, katanya, saat ini masih ada 14 kursi DPRD Alor yang masih mendukung posisinya sebagai kepala daerah. Sementara PDI Perjuangan Alor hanya memiliki empat kursi di DPRD Alor.


Baca juga artikel terkait PDIP atau tulisan menarik lainnya
(tirto.id - Politik)

Sumber: Antara
Editor: Maya Saputri
DarkLight