tirto.id - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penguatan kompetensi, profesionalisme, dan integritas sumber daya manusia. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap layanan yang diberikan kepada masyarakat tidak hanya memenuhi standar dan prosedur, tetapi juga menghadirkan pengalaman pelayanan yang ramah, responsif, dan solutif.
Upaya tersebut diwujudkan melalui Workshop Peningkatan Kapasitas Petugas Pelayanan Publik Terpadu Kementerian PU Tahun 2026 yang diselenggarakan pada Jumat (20/11/2026) di Jawa Barat. Kegiatan ini diikuti sekitar 40 petugas Pelayanan Publik Terpadu serta perpustakaan Kementerian PU.
Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PU, Ardhyta Agus Setiawan, dalam sambutannya menyampaikan bahwa petugas pelayanan publik merupakan representasi instansi di hadapan masyarakat. Setiap interaksi, mulai dari menyambut pengguna layanan, memberikan informasi, merespons pertanyaan, hingga menangani pengaduan, akan membentuk persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan secara keseluruhan.
"Pelayanan prima bukan sekadar memberikan layanan sesuai prosedur, tetapi juga bagaimana mampu memberikan pengalaman pelayanan yang baik kepada masyarakat. Setiap petugas harus memiliki sikap ramah, sopan, responsif, disiplin, dan mampu memberikan solusi atas kebutuhan pengguna layanan," ujar Ardhyta.
Menurutnya, peningkatan kapasitas petugas menjadi hal penting yang harus dilakukan secara berkelanjutan, seiring dengan tanggung jawab Kementerian PU dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, inklusif, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Ardhyta menjelaskan, kompetensi petugas pelayanan publik setidaknya harus tercermin dalam tiga aspek utama, yaitu pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), serta sikap dan perilaku (attitude).
Dari aspek pengetahuan, petugas harus memahami substansi dan prosedur layanan yang menjadi tanggung jawabnya. Pemahaman tersebut diperlukan agar informasi yang diberikan kepada masyarakat akurat, jelas, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, keterampilan mencakup kemampuan berkomunikasi, mendengarkan kebutuhan pengguna layanan, serta menyelesaikan permasalahan secara tepat. Adapun sikap dan perilaku tercermin melalui keramahan, empati, kedisiplinan, kesabaran, dan integritas dalam setiap proses pelayanan.
"Kemampuan berkomunikasi merupakan salah satu kompetensi utama yang harus dimiliki petugas pelayanan. Petugas tidak hanya dituntut memahami substansi layanan, tetapi juga harus mampu menyampaikan informasi dengan bahasa yang mudah dipahami, santun, jelas, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman," jelasnya.
Ia menambahkan, masyarakat yang datang untuk memperoleh layanan memiliki karakter, kebutuhan, dan latar belakang yang beragam. Karena itu, petugas perlu memiliki kesabaran, empati, kemampuan mendengarkan, serta sikap profesional dalam menghadapi berbagai situasi.
Selain komunikasi, penanganan pengaduan juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelayanan prima. Setiap pertanyaan, keluhan, maupun masukan masyarakat harus diterima dengan baik, dicatat, diteruskan kepada unit yang berwenang, serta dipantau tindak lanjutnya hingga masyarakat mendapatkan informasi mengenai penyelesaian pengaduan.
Dalam sambutannya, Ardhyta turut menyampaikan apresiasi kepada para narasumber yang dijadwalkan berbagi pengetahuan dalam kegiatan ini, yaitu Tyas Ajeng Fitriani Prihandari, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bogor, serta Iin Supriyatin Ramli, Master Trainer sekaligus CEO Sahabat Layanan Indonesia (SLI).
Workshop ini menghadirkan materi mengenai praktik baik penerapan budaya pelayanan prima di DPMPTSP Kota Bogor yang dijadwalkan disampaikan oleh Tyas Ajeng Fitriani Prihandari. Selain itu, Iin Supriyatin Ramli akan memberikan materi mengenai penerapan budaya pelayanan prima, yang dilanjutkan dengan sesi simulasi dan role play.
Peserta diharapkan memperoleh perspektif baru sekaligus kesempatan untuk mempraktikkan keterampilan dalam menghadapi berbagai situasi pelayanan. Simulasi menjadi bagian penting untuk melatih cara berkomunikasi dengan pengguna layanan, merespons keluhan, serta memberikan solusi secara tepat dan profesional.
Ardhyta berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan kegiatan tersebut untuk menggali pengetahuan, bertukar pengalaman, dan meningkatkan kemampuan dalam menjalankan tugas pelayanan publik.
"Saya berharap pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui kegiatan ini dapat diterapkan secara konsisten dalam pelaksanaan tugas masing-masing. Manfaatkan sesi pembelajaran, khususnya simulasi dan role play, untuk mempraktikkan bagaimana menghadapi berbagai situasi pelayanan, berkomunikasi dengan pengguna layanan, menangani keluhan, dan memberikan solusi secara tepat," ungkapnya.
Peningkatan kompetensi petugas juga menjadi bagian dari upaya Kementerian PU memperkuat penyelenggaraan Ruang Pelayanan Publik Terpadu di Gedung Utama Lantai Dasar. Ruang ini mengintegrasikan 19 jenis layanan yang sebelumnya dilaksanakan secara terpisah oleh masing-masing unit kerja.
Kemudahan pelayanan tersebut didukung sistem antrean daring melalui aplikasi Sahabat PU yang disediakan oleh Pusat Data dan Informasi. Dengan integrasi layanan dan dukungan teknologi, kesiapan petugas menjadi faktor penting untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan sesuai kebutuhan.
Biro Komunikasi Publik selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kementerian PU berperan mendorong koordinasi, pembinaan, serta peningkatan kapasitas penyelenggara dan petugas pelayanan. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi, khususnya pada area perubahan peningkatan kualitas pelayanan publik, sebagaimana sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Melalui penguatan pengetahuan, keterampilan komunikasi, etika, dan integritas, Kementerian PU berkomitmen membangun budaya pelayanan prima secara berkelanjutan. Peningkatan kualitas pelayanan tidak hanya tercermin dari sistem dan fasilitas yang tersedia, namun dari sikap dan profesionalisme petugas dalam setiap interaksi dengan masyarakat.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
Masuk tirto.id


































